Jakarta, Semangatnews.com – Delegasi Indonesia di COP30 mengangkat isu adaptasi iklim sebagai salah satu prioritas utama konferensi. Pemerintah menuntut agar pendanaan adaptasi global mendapatkan porsi setara dengan mitigasi dalam keputusan resmi yang akan disepakati.
Menurut Ary Sudijanto, tanpa dukungan keuangan yang jelas, negara-negara berkembang akan semakin rentan terhadap dampak nyata perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan badai ekstrem. Karena itu, adaptasi perlu dijamin melalui komitmen nyata dalam teks keputusan COP.
Indonesia secara khusus mendesak agar mandat tripling pendanaan adaptasi yang pernah disetujui sebelumnya kembali dihidupkan dalam draf keputusan COP30. Bagi Indonesia, itu bukan sekadar angka politik, melainkan urgensi bagi kelangsungan kehidupan masyarakat rentan.
Salah satu poin sensitif dalam perundingan COP adalah definisi gender progresif yang diusulkan dalam draf. Indonesia menegaskan bahwa penerapan konsep tersebut harus memperhitungkan kondisi nasional agar tidak memberatkan negara dengan tantangan sosial dan ekonomi.
Dalam diplomasi intens di Belém, Indonesia berhasil memasukkan sebagian masukan ke dalam rancangan keputusan terbaru setelah melakukan dialog bilateral dengan Presidensi Brasil. Ini dinilai sebagai langkah positif menuju kompromi.
Tak hanya itu, di Paviliun Indonesia selama COP berlangsung, negara ini menjalin kolaborasi dengan negara lain dan berbagai pihak, menunjukkan komitmen kolaborasi global dalam menghadapi tantangan iklim bersama.
Penyusunan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan) oleh Indonesia juga mendapatkan sorotan. Dokumen ini sebelumnya sudah dirampungkan dan dipersiapkan untuk dikemukakan di Dewan Konvensi Iklim PBB sebagai bagian dari komitmen adaptasi jangka panjang.
Rencana tersebut mencakup strategi mitigasi risiko iklim lokal, memetakan kerentanan di berbagai wilayah, dan menyusun skema pendanaan untuk proyek adaptasi seperti perlindungan pesisir, sistem peringatan bencana, serta rehabilitasi ekosistem.
Indonesia menegaskan bahwa adaptasi iklim bukan sekadar isu teknis, tetapi juga merupakan keadilan iklim. Negara-negara terdampak perubahan iklim berhak mendapatkan dukungan finansial dan teknis dari komunitas internasional agar dapat beradaptasi.
Bagi delegasi Indonesia, hasil COP30 harus mencerminkan komitmen nyata terhadap keadilan iklim. Keberhasilan konferensi tidak hanya diukur dari pemotongan emisi, tetapi juga dari seberapa jauh pendanaan adaptasi menguat untuk mendukung negara rentan.
Dengan tekanan diplomasi yang kuat dan strategi teknis matang, Indonesia berharap COP30 akan menyepakati kerangka pendanaan adaptasi yang ambisius dan adil. Hal ini diharapkan menjadi fondasi penting untuk memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi krisis iklim di masa depan.(*)
