SEMANGATNEWS.COM, PADANG – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat, Medi Iswandi mengatakan angka kemiskinan ekstrem Sumatera Barat turun 0,14 persen di tahun 2022, Selasa, (8/11).
Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa Tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem Sumatera Barat turun 0,14 persen. Turun dari 0,91 persen (50,84 ribu) di tahun 2021, menjadi 0,77 persen (43,67 ribu) tahun 2022.
Sumatera Barat dengan penurunan angka kemiskinan ekstren Nomor tiga di Sumatera.
Tim Nasional Pengentasan Kemiskinan ini menurut Medi, merujuk kepada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem
“Jika kita runut dari tahun 2020, kondisi kemiskinan ekstrem di Sumbar terus menurun. Mulai dari 83,930 jiwa (1,53 persen) di tahun 2020, turun menjadi 50.840 (0,91 persen) tahun 2021, dan sekarang turun menurun menjadi 43.670 (0,77 persen) tahun 2022,” ujar Medi.
Medi menambahkan penurunan tersebut dari konsistensi Pemerintah Provinsi Sumbar melaksanakan berbagai program unggulan untuk pemberdayaan di berbagai bidang, seperti bidang entrepeneur, pertanian, dan pariwisata.
Untuk perkotaan misalnya, Pemprov Sumbar menggencarkan program 100 ribu entreprenur. Program ini lanjut Medi, mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa alokasi anggaran aspirasi DPRD.
Untuk pedesaan, jelas Medi, adalah dengan program terpadu di sektor pertanian dalam arti luas, yaitu perkebunan, perikanan/kelautan, kehutanan (perhutanan sosial), peternakan dan pertanian holtikultura. Tidak main-main, alokasi anggaran untuk sektor ini minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh (APBD) Provinsi Sumbar.
Kemudian, masih menurut Medi adalah dari kegiatan kepariwisataan. Dengan memperbanyak event-event sehingga kunjungan meningkat dan terjadi transaksi ekonomi serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Program kita kedepan akan terus menurunkan angka kemiskinan ekstrim, sesuai target RPJMN nol persen pada tahun 2024, dengan tetap fokus kepada strategi dan arah kebijakan yang sudah tertuang dalam RPJMD yang merupakan amanah Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021,” lanjutnya.
Dari Data P3KE yang menjadi sumber rujukan, Kota Padang Panjang angka kemiskinan ekstrem adalah nol. (*)
Dinas Kominfotik Sumbar
