Padang Panjang, Semangatnews.com – Pemerintah Kota Padang Panjang bersama DPRD resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar, Rabu (24/12/2025) malam. Pengesahan ini menjadi tonggak penting arah pembangunan daerah tahun depan dengan fokus utama pada penguatan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Padang Panjang, Imbral didampingi Wakil Ketua Nurafni Fitri. Seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap Ranperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disertai sejumlah catatan dan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah.
APBD 2026 ditetapkan dengan total pendapatan daerah sebesar Rp514,42 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp136,79 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp377,63 miliar. Sementara belanja daerah dialokasikan dengan jumlah yang sama, terdiri atas belanja operasi Rp477,74 miliar, belanja modal Rp34,07 miliar, belanja tidak terduga Rp2 miliar, serta pembiayaan daerah yang ditetapkan nihil.
Dalam pendapat akhirnya, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan konstruktif. Fraksi PAN menyoroti perlunya optimalisasi PAD melalui penggalian potensi daerah dan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, serta peningkatan kualitas pelayanan RSUD, baik dari sisi sarana, tenaga medis, maupun sistem pembagian jasa pelayanan.
Fraksi Gerindra menilai pertumbuhan ekonomi daerah masih memerlukan dorongan serius, terutama terkait penurunan aktivitas di Pasar Pusat. Pemerintah Kota didorong untuk menghadirkan langkah konkret dalam menghidupkan kembali pasar tradisional, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi lokal.
Sementara itu, Fraksi PBB–PKS menekankan pentingnya kepastian regulasi terkait penggajian PPPK paruh waktu agar berjalan adil dan sesuai ketentuan. Fraksi ini juga menyoroti perlunya inovasi OPD penghasil PAD serta percepatan penertiban dan optimalisasi aset daerah yang belum berkontribusi maksimal.
Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat dengan dukungan promosi yang lebih masif, penyusunan kalender event tahunan, serta penguatan UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan perluasan pasar.
Adapun Fraksi NasDem memberikan perhatian khusus terhadap penanganan dan pemulihan pascabencana alam di Padang Panjang. Selain itu, fraksi ini mendukung penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta mengapresiasi inovasi Pemko dalam penerapan sistem retribusi parkir berbasis QRIS dengan tetap menjunjung transparansi.
Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komitmen DPRD dalam pembahasan APBD. Ia menegaskan seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan penting dalam pelaksanaan program dan kebijakan ke depan.
“APBD 2026 ini merupakan amanah bersama. Saya meminta seluruh OPD menjadikannya sebagai pedoman kerja, melaksanakan program secara tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat,” ujar Hendri.
Dengan disahkannya APBD 2026, Pemerintah Kota Padang Panjang optimistis sinergi eksekutif dan legislatif akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat UMKM, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta undangan lainnya.(eti)
