Jakarta, Semangatnews.com – Sebanyak 19 warga negara Indonesia diamankan aparat keamanan Arab Saudi terkait dugaan pelanggaran hukum selama musim haji 1447 Hijriah. Informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary.
Para WNI itu diamankan di dua lokasi berbeda di wilayah Arab Saudi. Sebanyak 15 orang diperiksa di kawasan Khororoh, sementara empat lainnya menjalani pemeriksaan di Al-Mansyur oleh pihak kepolisian setempat.
Menurut Yusron, dugaan pelanggaran yang dilakukan para WNI cukup beragam. Kasus tersebut meliputi promosi layanan haji ilegal, penjualan dam yang tidak sesuai aturan, hingga dugaan pelanggaran privasi warga lokal.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian otoritas Saudi adalah dugaan perekaman video perempuan warga Arab Saudi tanpa izin di kawasan Masjid Nabawi. Tindakan tersebut dianggap melanggar aturan privasi yang sangat ketat di negara tersebut.
KJRI Jeddah langsung menerjunkan Tim Pelindungan Jemaah untuk memberikan pendampingan kepada seluruh WNI yang diamankan. Pendampingan dilakukan guna memastikan hak-hak hukum mereka tetap terpenuhi selama proses pemeriksaan berlangsung.
Yusron menjelaskan beberapa WNI telah mendapatkan pembebasan bersyarat karena minimnya alat bukti awal yang dimiliki aparat keamanan Saudi. Namun proses hukum masih dapat berlanjut jika ditemukan bukti tambahan.
Dalam kasus dugaan pelanggaran privasi, nasib hukum jemaah sangat bergantung pada ada tidaknya laporan resmi dari pihak korban. Jika korban tidak mengajukan tuntutan, maka yang bersangkutan masih bisa kembali ke Indonesia sesuai jadwal kepulangan haji.
Sebaliknya, apabila korban melapor dan mengajukan tuntutan hukum, proses pemeriksaan dapat diperpanjang hingga memasuki tahap persidangan. Otoritas Saudi diketahui memiliki aturan yang sangat tegas terkait perlindungan privasi warga negaranya.
Selain masalah privasi, praktik promosi haji nonprosedural juga menjadi perhatian serius pemerintah Arab Saudi tahun ini. Kerajaan Saudi tengah memperketat pengawasan untuk mencegah keberangkatan haji ilegal yang berpotensi mengganggu pelaksanaan ibadah jutaan jemaah.
Pemerintah Arab Saudi bahkan disebut menyiapkan sanksi berat bagi pelanggar aturan haji, mulai dari denda besar, hukuman penjara, hingga deportasi. Kebijakan itu diterapkan demi menjaga keamanan dan ketertiban selama musim haji berlangsung.
KJRI Jeddah kini terus memantau perkembangan kasus 19 WNI tersebut sambil berkoordinasi dengan aparat Saudi. Pemerintah Indonesia juga mengimbau seluruh jemaah agar mematuhi aturan yang berlaku di Tanah Suci untuk menghindari persoalan hukum selama menjalankan ibadah haji.(*)
