Jakarta, Semangatnews.com – Sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat mengungkap keprihatinan mendalam terkait peran Uni Emirat Arab (UEA) dalam konflik di Sudan — terutama bahwa negara teluk tersebut telah memasok senjata canggih kepada milisi Rapid Support Forces (RSF) yang dituduh melakukan genosida.
Menurut laporan intelijen AS, UEA disebut mengirim peralatan militer termasuk drone buatan Tiongkok dan kendaraan berat sejak musim semi tahun ini, yang kemudian digunakan oleh RSF dalam operasi di wilayah Darfur.
Para pejabat AS menyatakan bahwa perang di Sudan “hampir bisa berhenti” jika pasokan senjata dari UEA diputus. Salah satu mantan staf senior AS mengatakan bahwa “satu‑satunya hal yang mempertahankan RSF dalam perang ini adalah jumlah besar dukungan militer yang mereka terima dari UEA”.
RSF sendiri telah dituduh melakukan berbagai pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan massal terhadap pria dan anak laki‑laki, serta pemerkosaan wanita dan anak perempuan atas dasar etnis. Tuduhan ini disampaikan dalam beberapa forum internasional oleh pihak AS dan PBB.
Dalam wawancara dengan para analis militer, terlihat bahwa pasokan drone dan kendaraan lapis baja dari UEA membuat RSF dapat melancarkan serangan udara dan darat yang lebih intensif serta meningkatkan tekanan terhadap pasukan nasional Sudan. Hal ini memperpanjang konflik dan memperbesar korban sipil.
UEA menanggapi tuduhan tersebut dengan bantahan tegas. Pemerintah Abu Dhabi menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan dukungan militer kepada pihak manapun di Sudan dan bahwa fokus mereka adalah pada bantuan kemanusiaan dan gencatan senjata.
Di sisi pengamat, kasus ini menunjukkan dilema diplomasi—sebuah negara yang selama ini dipandang sebagai mitra Barat dalam stabilitas kawasan kini dituduh mendukung milisi yang melakukan kekejaman massal. Efek reputasi dan sanksi internasional menjadi pertaruhan besar bagi UEA.
PBB dan lembaga HAM internasional telah meminta penyelidikan independen terhadap aliran senjata ke RSF dan pelanggaran yang terjadi. Beberapa material militer buatan Barat dan Tiongkok telah ditemukan di medan konflik yang digunakan RSF, mengindikasikan jaringan pasokan yang kompleks.
Bagi Sudan, konflik yang terus berkepanjangan tidak hanya soal militer—ia telah menjadi krisis kemanusiaan skala besar. Ribuan jiwa hilang, jutaan mengungsi, dan wilayah seperti Darfur berada di ambang kehancuran karena blokade, kekerasan, dan kelaparan.
Pertanyaan terbesar sekarang adalah apakah momentum ini akan mendorong tindakan nyata dari komunitas internasional untuk menghentikan aliran senjata dan menegakkan akuntabilitas. Bagi sejumlah negara, ini juga menjadi ujian atas komitmen mereka terhadap hukum humaniter internasional.(*)
