Jakarta, Semangatnews.com – Robert Pattinson terpilih sebagai pemeran James Bond terbaru setelah sutradara Denis Villeneuve menetapkan sejumlah kriteria khusus untuk sosok yang Selengkapnya…
Author: Berita SemangatNews
Lebih dari 700 Ribu Rohingya Terusir, Putusan Genosida ICJ Jadi Harapan Baru Korban Myanmar
Jakarta, Semangatnews.com – Perjuangan panjang masyarakat Rohingya untuk memperoleh keadilan internasional memasuki babak baru setelah Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar bertanggung jawab Selengkapnya…
Pertemuan Trump, Xi Jinping, dan Putin Berakhir Tanpa Kesepakatan Nuklir, Ini Penyebabnya
Jakarta, Semangatnews.com – Pertemuan tiga pemimpin negara berkekuatan nuklir, Donald Trump, Xi Jinping, dan Vladimir Putin, di Shenzhen, China, belum menghasilkan kesepakatan Selengkapnya…
Anggaran Bencana BNPB Rp148 Miliar Jadi Sorotan KPK, Lima Orang Telah Ditetapkan Tersangka
Jakarta, Semangatnews.com – Pengelolaan anggaran penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut Selengkapnya…
Isu Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo Memanas, Menhut Pastikan Ujung Kulon Tetap Jadi Rumah Utama
Jakarta, Semangatnews.com – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan penegasan terkait masa depan perlindungan badak Jawa menyusul munculnya wacana pemindahan satwa langka Selengkapnya…
19 Ribu Kanal YouTube Dihapus Google, Komdigi Minta Penjelasan dan Soroti Kebebasan Berekspresi
Jakarta, Semangatnews.com – Penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google memunculkan perhatian terhadap tata kelola ruang digital di Selengkapnya…
BGN Siapkan Loka MBG untuk Awasi Belanja Rp145 Triliun, Petani dan UMKM Bakal Dilibatkan
Jakarta, Semangatnews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah baru untuk memperbaiki sistem pengadaan bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selengkapnya…
Giant Sea Wall Jakarta Disiapkan Jadi Infrastruktur Raksasa, Ini Deretan Manfaatnya bagi Warga Ibu Kota
Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah menyiapkan pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa sebagai salah satu proyek strategis untuk melindungi kawasan Pantai Selengkapnya…
Ada Momen Prabowo Tertawa Saat Berbincang dengan Putin, Hubungan Indonesia-Rusia Jadi Sorotan
Jakarta, Semangatnews.com – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT APEC 2026 di Shenzhen, China, menarik perhatian Selengkapnya…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pengesahan regulasi tersebut menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri sejumlah pimpinan serta anggota DPR dari berbagai fraksi. Keputusan tersebut mengakhiri perjalanan panjang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun. Puan menyampaikan rasa syukur karena regulasi yang dinantikan tersebut akhirnya dapat disetujui menjadi undang-undang melalui mekanisme persetujuan bersama di rapat paripurna. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah memungkinkan negara melakukan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme tersebut dikenal sebagai non-conviction based forfeiture. Namun, perampasan aset juga tetap dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3. Dengan adanya aturan ini, proses pengembalian aset hasil tindak pidana diharapkan tidak selalu terhambat ketika pelaku belum dapat menjalani proses peradilan karena kondisi tertentu. Meski demikian, penerapannya tetap harus mengikuti persyaratan dan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Pasal 4 mengatur sejumlah tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Selain korupsi, ketentuan tersebut mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme, pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Sementara itu, Pasal 5 menjelaskan cakupan aset yang dapat dirampas negara. Aset tersebut meliputi harta kekayaan hasil tindak pidana, keuntungan yang berasal dari aset kejahatan, barang yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, hingga aset lain milik pelaku yang sah untuk mengganti kerugian akibat aset hasil kejahatan yang tidak dapat ditemukan atau dieksekusi. Perampasan aset tanpa putusan pidana juga tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pasal 6 menetapkan lima kondisi yang memungkinkan mekanisme tersebut diterapkan, yakni ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaan pelaku tidak diketahui. Selain itu, aset yang menjadi objek perampasan harus memiliki nilai sekurang-kurangnya Rp 1 miliar. Hal lain yang ditegaskan dalam Pasal 7 adalah perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Artinya, penyitaan kekayaan dan proses penegakan hukum terhadap seseorang merupakan dua hal yang tetap dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan dua badan baru oleh Presiden. Badan pertama bertugas mengelola aset yang telah dirampas negara, sedangkan badan kedua menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 53 dan Pasal 61. Meski telah disahkan, penerapan UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku saat pengesahan dilakukan. Pasal 72 menyebutkan aturan ini tidak berlaku surut dan hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Berdasarkan Pasal 74, pelaksanaannya dimulai 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan pengawas terbentuk.
Jakarta, Semangatnews.com – Pemberantasan kejahatan di Indonesia memasuki babak baru setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Selengkapnya…
No More Posts Available.
No more pages to load.











