BGN Siapkan Loka MBG untuk Awasi Belanja Rp145 Triliun, Petani dan UMKM Bakal Dilibatkan

by

Jakarta, Semangatnews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah baru untuk memperbaiki sistem pengadaan bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu upaya yang tengah dikembangkan adalah platform Loka MBG, yang ditujukan untuk menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan pemasok lokal sekaligus memastikan perputaran anggaran program memberikan dampak bagi perekonomian daerah.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, belanja bahan baku MBG sepanjang 2026 mencapai lebih dari Rp145 triliun. Nilai tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pangan untuk mendukung pelaksanaan program yang menyasar anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Menurut Sudaryono, anggaran sebesar itu harus memberikan manfaat lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan makanan bergizi. Pemerintah ingin perputaran dana tersebut mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kecamatan.

Salah satu sektor yang diharapkan memperoleh manfaat langsung adalah pertanian. Kebutuhan beras, sayuran, dan berbagai komoditas pangan lainnya dalam jumlah besar dapat menjadi peluang bagi petani lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan hasil produksi mereka.

Sektor peternakan juga berpotensi memperoleh dampak positif dari pelaksanaan MBG. Kebutuhan telur, daging ayam, susu, dan bahan pangan hewani lainnya membuka kesempatan bagi peternak serta koperasi untuk memasok kebutuhan dapur program tersebut secara berkelanjutan.

Tidak hanya petani dan peternak, pedagang pasar tradisional serta pelaku UMKM juga diharapkan terlibat dalam kegiatan pengadaan. Dengan melibatkan pelaku usaha di sekitar lokasi dapur, aktivitas ekonomi di daerah diharapkan semakin berkembang dan tidak hanya bergantung pada perusahaan pemasok berskala besar.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BGN mengembangkan Loka MBG sebagai sarana pengadaan yang mempertemukan dapur dengan pemasok bahan pangan. Sistem ini diharapkan dapat membuat proses pembelian lebih terorganisasi sekaligus memperluas akses produsen lokal terhadap kebutuhan program MBG.

Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin dapur-dapur MBG terus melakukan pembelian dari lokasi yang jauh apabila kebutuhan tersebut sebenarnya dapat dipenuhi oleh pemasok di daerah masing-masing. Keterlibatan pelaku usaha lokal dinilai penting agar uang negara dapat berputar kembali di lingkungan masyarakat.

BGN juga mendorong kerja sama dengan berbagai mitra terverifikasi, termasuk asosiasi peternak, koperasi peternak ayam dan susu, serta kelompok petani penyedia komoditas pangan. Langkah tersebut diharapkan dapat membangun rantai pasok yang lebih terstruktur dan menjamin ketersediaan bahan baku.

Di sisi lain, pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas harga agar meningkatnya permintaan dari dapur MBG tidak memicu lonjakan harga pangan. Sudaryono menyebut HAP di tingkat produsen dan HET di tingkat konsumen dapat menjadi acuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemasok dan masyarakat.

Sudaryono mengakui bahwa pengawasan terhadap rantai pasok masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan BGN. Dengan jumlah dapur MBG yang mencapai puluhan ribu, pemeriksaan secara langsung ke setiap lokasi tidak dapat menjadi satu-satunya solusi. Karena itu, pengembangan sistem pengadaan yang transparan, terkontrol, dan melibatkan pemasok lokal menjadi salah satu prioritas agar belanja bahan baku senilai lebih dari Rp145 triliun tidak hanya mendukung pemenuhan gizi, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.