Jakarta, Semangatnews.com – Indonesia membuka peluang kerja sama lebih luas dengan Singapura dan Malaysia dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu langkah yang dibahas adalah memperkuat penindakan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar hukum melalui penelusuran aliran keuangan atau follow the money.
Pembahasan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir saat menggelar pertemuan trilateral bersama Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Seri Mohamad Hasan. Pertemuan berlangsung di sela-sela KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Menlu Tata menjelaskan perkembangan penanganan karhutla di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kebakaran hutan sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Tata mengungkapkan bahwa kondisi karhutla saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan laporan yang disampaikannya, lebih dari 80 persen kebakaran hutan telah berhasil diselesaikan dan hanya sebagian kecil yang masih memerlukan penanganan.
Ia menilai perkembangan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemerintah mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Indonesia juga berupaya memastikan penanganan dilakukan secara berkelanjutan agar persoalan serupa tidak terus berulang dan mengganggu negara-negara di kawasan.
Penjelasan tersebut mendapatkan apresiasi dari perwakilan Singapura dan Malaysia. Kedua negara diketahui pernah merasakan dampak asap akibat kebakaran hutan di Indonesia sehingga persoalan karhutla menjadi salah satu isu lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama.
Meski demikian, pembahasan tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran. Ketiga negara juga mulai melihat pentingnya penanganan dari sisi penegakan hukum, terutama terhadap perusahaan yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran dalam aktivitas pembukaan lahan.
Tata menyebut pendekatan follow the money dapat menjadi salah satu instrumen kerja sama untuk mengungkap aliran dana yang berkaitan dengan praktik pembakaran hutan. Melalui langkah tersebut, pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal diharapkan dapat ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Kerja sama lintas negara ini dinilai penting karena persoalan lingkungan memiliki keterkaitan dengan kepentingan bersama di kawasan Asia Tenggara. Selain memperkuat pengawasan, koordinasi antarpemerintah juga diperlukan untuk mendorong penanganan yang lebih efektif terhadap pelanggaran hukum di sektor kehutanan.
Di luar isu karhutla, Menlu Tata juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan perwakilan Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Laos. Pembicaraan tersebut mencakup rencana penyusunan plan of action untuk mengukur pencapaian kerja sama, khususnya dalam bidang perdagangan, energi, ketahanan pangan, pendidikan, dan hilirisasi.
Indonesia turut menyampaikan sejumlah gagasan dalam agenda ASEAN, termasuk pengembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Berbagai pembahasan tersebut memperlihatkan upaya Indonesia memperkuat hubungan regional, baik dalam menghadapi persoalan lingkungan maupun mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerja sama antarnegara.(*)

