SEMANGATNEWS.COM, DHARMASRAYA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Dharmasraya, Defrino Anwar dan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Adi Gunawan dan Ade Sudarman baru-baru ini terima naskah akademik dan Raperda inisiatif dewan dari Kanwilkum dan HAM Sumbar R.Andika Dwi Prasetya.
Dalam kesempatan itu diterima tiga naskah akademik terkait Rancangan Perda Bamus Nagari, UKM dan Ekonomi Kreatif serta naskah terkait kesejahteraan warga lanjut usia. Demikian disampaikan Defrino Anwar, Kepada SemangatNews di gedung DPRD Gunung Medan, Senin (4/7).
Menurut Defrino, Kanwilkum dan HAM Propinsi Sumbar menjelaskan bahwa kerjasama ini terbentuk atas dasar kerjasama DPRD dengan Sub bidang produk Hukum Kumham .
“Peraturan Daerah menjadi dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah. Peraturan Daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem hukum nasional. Oleh karena itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan,” ujar Defrino menyampaikan isi sambutan Kanwil kum dan HAM
Lanjut beliau, kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, mempunyai tugas dan fungsi salah satunya fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.
Kerjasama ini merupakan kerjasama yang kedua kalinya, pertama pada tahun 2021 yang telah melahirkan satu rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yakni Raperda tentang Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman. Yang kedua tahun 2022 ini dimulai dengan penyusunan 3 (tiga) naskah akademik rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Dharmasraya. Penyusunan naskah akademik menurut Defrino, pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga dengan penyusunan naskah akademik tersebut dapat di susun Ranperda yang betul-betul dapat bermanfaat bagi daerah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Terakhir jelas kader PDI Perjuangan ini, Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya terhadap 3 (tiga) rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Dharmasraya telah sampai pada tahapan final dan pada saat ini dilakukan penyerahan 3 (tiga) naskah akademik dan raperda inisistif DPRD Dharmasraya sebagai wujud komitmen Kanwil dalam memfasilitasi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas, aspiratif, efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.(rsy)
