Jakarta, Semangatnews.com – Bandara milik PT IMIP, yang selama ini dikenal sebagai fasilitas pribadi di kawasan industri Morowali, kini menjadi sorotan setelah ditemukan fakta bahwa fasilitas itu beroperasi tanpa aparat negara: tidak ada bea cukai, imigrasi, maupun petugas navigasi penerbangan. Temuan itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan, memantik keprihatinan dan kekhawatiran serius.
Selama ini, Bandara IMIP disebut-sebut sebagai fasilitas tertutup untuk mobilitas internal perusahaan dan pekerja asing. Namun laporan terbaru menyebut bandara itu telah mendapat izin operasional, dan bahkan berstatus internasional — meskipun tidak memenuhi aspek pengawasan negara sebagaimana layaknya bandara publik.
Dalam kunjungan bersama TNI di Morowali, kondisi bandara diperiksa. Hasilnya mengejutkan: pintu keluar masuk pesawat dan kru bisa dilakukan tanpa pemeriksaan imigrasi maupun bea cukai, tanpa monitoring ketat dari otoritas penerbangan. Hal itu dinilai sebagai pelanggaran terhadap regulasi penerbangan nasional.
Akibat temuan tersebut, Menhan menegaskan bahwa status bandara dan izin operasionalnya harus dievaluasi. Bahkan ada desakan dari pejabat daerah untuk membatalkan status internasional bandara jika tidak bisa memenuhi standar keamanan dan pengawasan negara.
Gubernur Sulawesi Tengah memberi dukungan penuh terhadap langkah tersebut. Ia berharap agar bandara resmi yang melayani penerbangan internasional adalah bandara publik — bukan bandara swasta di kawasan industri — agar transparansi dan pengawasan bisa terjamin.
Di Parlemen, muncul desakan agar aparat penegak hukum menyelidiki semua aktivitas di Bandara IMIP. Legislator meminta audit menyeluruh terhadap manajemen, pergerakan barang, dan aktivitas keluar‑masuk orang asing untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau penyalahgunaan fasilitas.
Isu ini memantik kekhawatiran lebih luas: bahwa infrastruktur transportasi dan tempat transit di kawasan industri bisa menjadi celah bagi aktivitas ilegal, jika regulasi dan pengawasan negara lemah. Banyak kalangan menilai bahwa temuan di Morowali menjadi peringatan penting bagi pemerintah.
Sementara itu, PT IMIP belum memberikan pernyataan publik yang memuaskan soal temuan ini. Keraguan atas legitimasi operasional bandara tetap tinggi di kalangan masyarakat dan pejabat, terutama terkait keamanan dan kedaulatan wilayah.
Dengan sorotan nasional semakin intens, langkah Pemerintah — baik dari sisi pertahanan, hukum, maupun regulasi — menjadi penentu. Jika regulasi diperketat, bisa jadi bandara-bandara khusus seperti Morowali harus disesuaikan atau ditutup jika tidak memenuhi standar.
Publik kini menunggu tindak lanjut resmi — apakah status bandara dibatalkan, apakah regulasi diperketat, dan bagaimana pengawasan terhadap fasilitas vital seperti bandara di kawasan industri ke depan. Kasus ini bisa menjadi titik balik penting dalam pengaturan penerbangan dan kedaulatan nasional.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa semua pihak harus bersabar dan menunggu klarifikasi resmi sebelum mengambil keputusan atau menyebarkan informasi terkait bandara, demi stabilitas dan keamanan nasional.(*)
