Jakarta, Semangatnews.com – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam sepekan terakhir menimbulkan kerusakan besar serta korban jiwa yang tidak sedikit. Namun hingga kini, pemerintah pusat belum menetapkan musibah tersebut sebagai bencana nasional. Kebijakan ini menuai banyak pertanyaan dari publik, terutama melihat skala dampak yang terjadi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa secara administratif, bencana ini masih dikategorikan sebagai bencana daerah. Meski begitu, penanganannya sejak awal memang sudah menggunakan pola bencana nasional karena keterlibatan berbagai lembaga pusat. Pemerintah menegaskan bahwa strategi penanganan tidak terhambat meski status nasional belum disematkan.
Penetapan bencana nasional, menurut aturan BNPB, harus memenuhi sejumlah indikator penting. Mulai dari jumlah korban jiwa, kondisi infrastruktur yang rusak berat, luas wilayah terdampak, hingga beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Selain itu, bencana harus terbukti tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah dan provinsi.
Data sementara menunjukkan bahwa korban tewas mencapai ratusan orang, dengan banyak warga lainnya masih hilang. Kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan komunikasi, dan fasilitas umum dilaporkan terjadi di berbagai titik. Ribuan rumah terendam dan puluhan ribu warga mengungsi.
Meski angka kerusakan cukup besar, BNPB menilai pemerintah daerah masih berada dalam kapasitas untuk melakukan penanganan awal. Untuk itu, status bencana nasional belum diputuskan. Pemerintah pusat tetap mengirimkan bantuan berupa personel penyelamat, logistik, dan alat berat tanpa menunggu perubahan status.
Prosedur untuk menetapkan status bencana nasional juga memerlukan langkah formal. Gubernur daerah terdampak harus lebih dulu mengajukan surat resmi kepada pemerintah pusat, menyatakan bahwa wilayahnya tidak mampu menangani bencana secara mandiri. Setelah itu, BNPB melakukan kajian mendalam sebelum memberikan rekomendasi kepada presiden.
Hingga saat ini, belum ada pengajuan resmi dari gubernur di wilayah terdampak. Tanpa adanya surat tersebut, proses penentuan status tidak dapat dilakukan. Hal inilah yang membuat pemerintah tetap mengacu pada mekanisme yang sudah diatur.
Tim SAR gabungan masih bekerja keras di lapangan untuk mencari korban yang hilang. Distribusi bantuan pangan, tenda darurat, air bersih, dan layanan kesehatan terus dilakukan sambil memperbaiki akses jalan yang tertutup material longsor. Pemerintah daerah juga membuka posko-posko tambahan untuk mempercepat pendataan.
Sejumlah organisasi kemanusiaan dan pemerhati kebencanaan mendesak pemerintah menaikkan status bencana. Mereka menilai skala kerusakan sudah melebihi batas kemampuan daerah. Namun pemerintah menegaskan bahwa status bukanlah satu-satunya penentu cepat atau lambatnya penanganan.
Di sisi lain, banyak masyarakat yang terdampak masih berharap penetapan status nasional dilakukan agar bantuan dari pusat bisa datang lebih masif dan berkelanjutan. Mereka mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena akses ke banyak wilayah masih terputus.
Pemerintah mengingatkan bahwa cuaca ekstrem diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Karena itu, masyarakat diminta tetap waspada, terutama warga yang tinggal di daerah rawan longsor dan bantaran sungai.
Keputusan akhir terkait penetapan bencana nasional dipastikan akan bergantung pada hasil evaluasi dan kajian teknis. Publik menantikan langkah lanjutan pemerintah untuk memastikan seluruh korban dapat tertangani dengan cepat dan pemulihan berjalan lebih maksimal.(*)
