Jakarta, Semangatnews.com – Di tengah meningkatnya bencana hidrometeorologi di Tanah Air, banyak masyarakat bertanya-tanya mengapa tidak semua bencana besar langsung dinyatakan sebagai bencana nasional. Padahal, dampak yang ditimbulkan kerap sangat luas dan mengakibatkan kerugian tinggi. Pemerintah menjelaskan bahwa proses penetapan bencana nasional memiliki mekanisme yang ketat.
Dalam regulasi kebencanaan di Indonesia, penetapan status nasional bukan sekadar keputusan administratif, tetapi langkah strategis yang membawa perubahan total dalam struktur komando dan alokasi anggaran. Karena itu, pemerintah harus benar-benar mencermati situasi sebelum memberi keputusan.
Ada lima indikator utama yang menjadi dasar penentuan, yakni jumlah korban tewas dan luka, kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, cakupan wilayah yang terdampak, serta gangguan sosial dalam jangka waktu panjang. Kelima indikator itu dianalisis secara terukur oleh BNPB.
Selain itu, pemerintah juga menilai apakah daerah memiliki kemampuan untuk menangani keadaan darurat. Jika sumber daya daerah masih mencukupi, status nasional tidak diberlakukan agar fungsi pemerintahan daerah tetap berjalan optimal.
Terdapat pula faktor akses menuju wilayah terdampak. Bila evakuasi lumpuh karena jalur yang tertutup atau rusak parah, maka pemerintah pusat dapat mengambil alih komando untuk memastikan keselamatan warga tidak tertunda.
Walaupun demikian, penilaian tidak menggunakan angka baku yang tertulis secara eksplisit dalam undang-undang. Hal tersebut membuat keputusan pemerintah bersifat fleksibel dan memperhatikan konteks lapangan yang selalu berbeda-beda dari satu bencana ke bencana lain.
Sejumlah peristiwa besar di masa lalu pun tidak selalu disahkan sebagai bencana nasional, meski jumlah korbannya signifikan. Pemerintah beralasan bahwa kapasitas daerah masih berjalan sehingga koordinasi tidak perlu dialihkan ke pusat.
Para ahli kebencanaan berpendapat bahwa proses seleksi yang ketat justru penting agar daerah tetap membangun kapasitas mitigasi dan tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi pusat. Mereka menekankan pentingnya memperkuat BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten.
Meski demikian, kritik tetap muncul dari publik yang merasa bahwa status nasional dapat mempercepat penanganan dan bantuan. Mereka menilai bahwa bencana berskala besar seharusnya lebih cepat ditangani dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Pemerintah menanggapi bahwa status nasional hanyalah aspek administrasi, sementara bantuan pusat bisa tetap diberikan tanpa harus mengubah status. Yang terpenting adalah kecepatan distribusi logistik, evakuasi, dan pemulihan warga.
Ke depan, pemerintah mengaku akan terus memperbaiki tata kelola penanggulangan bencana agar respons menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan ancaman iklim ekstrem yang semakin meningkat, Indonesia harus memastikan seluruh level pemerintahan siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.(*)
