Jakarta, Semangatnews.com – Struktur kepemilikan Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah memasuki babak baru. Perubahan regulasi kini memungkinkan lembaga negara, termasuk Danantara, untuk mengambil bagian sebagai pemegang saham bursa.
Langkah tersebut berkaitan dengan agenda demutualisasi BEI. Jika sebelumnya kepemilikan saham bursa lebih identik dengan perusahaan sekuritas anggota bursa, kini ruang kepemilikan diperluas kepada individu, badan hukum, dan sejumlah lembaga negara.
OJK menjadi pihak yang mengatur mekanisme kepemilikan tersebut melalui POJK Nomor 13 Tahun 2026. Peraturan ini mulai berlaku pada 17 September 2026 dan menjadi pedoman baru bagi pihak yang ingin memiliki saham BEI.
Dalam regulasi tersebut, Danantara secara eksplisit termasuk lembaga yang dapat menjadi pemegang saham bursa. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga memperoleh ruang yang sama dalam skema baru kepemilikan BEI.
Namun, peluang tersebut tidak berarti setiap pihak dapat menguasai saham BEI tanpa batas. OJK menetapkan batas kepemilikan 5 persen untuk satu pihak. Kepemilikan di atas angka tersebut harus melalui persetujuan OJK serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Untuk mendapatkan persetujuan kepemilikan di atas 5 persen, calon pemegang saham harus menunjukkan nilai tambah bagi perkembangan bursa. Faktor yang diperhatikan mencakup kekuatan permodalan, kemampuan teknologi dan infrastruktur, jaringan konektivitas serta kontribusi terhadap likuiditas pasar.
Regulasi juga menekankan pentingnya menjaga independensi BEI. Karena itu, kepemilikan saham tidak boleh berkembang menjadi penguasaan mayoritas oleh satu pihak ataupun kelompok yang terafiliasi. Batas tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengamanan tata kelola bursa.
Dalam sistem baru, pemegang saham BEI juga tidak otomatis menjadi anggota bursa. Kedua status tersebut dipisahkan sehingga kepemilikan saham tidak secara langsung memberikan hak untuk melakukan aktivitas perdagangan melalui sistem bursa.
Demutualisasi juga membawa perubahan pada tata kelola internal BEI. Dalam ketentuan baru, terdapat pemisahan fungsi tertentu agar kepentingan kepemilikan tidak mengganggu fungsi pengaturan dan pengawasan yang dijalankan bursa.
Perubahan kepemilikan tersebut berlangsung ketika BEI juga melakukan sejumlah penyesuaian dalam sistem perdagangan. Salah satunya adalah perubahan batas minimum harga saham menjadi Rp1 yang mulai berlaku pada 28 September 2026, sebagai bagian dari perubahan ketentuan perdagangan efek.
Dengan terbukanya peluang bagi Danantara dan lembaga lainnya untuk memiliki saham BEI, struktur bursa Indonesia kini berada dalam fase transformasi. Tahap berikutnya akan menentukan bagaimana kepemilikan baru tersebut diterapkan dengan tetap mempertahankan independensi, tata kelola, dan fungsi BEI dalam penyelenggaraan pasar modal.(*)
