Jakarta, Semangatnews.com – Penyelidikan intensif kini dilakukan terhadap kayu-kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di sejumlah wilayah di Sumatera. Temuan bekas potongan gergaji mesin pada sebagian kayu memperkuat dugaan bahwa batang-batang tersebut berasal dari aktivitas penebangan, bukan tumbang alami akibat cuaca ekstrem.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa tim gabungan menemukan jejak potongan rapi pada kayu yang terseret arus banjir. Temuan ini kini menjadi fokus penyelidikan karena dianggap sebagai indikasi awal aktivitas illegal logging yang memperparah dampak bencana.
Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa sampel kayu telah diambil untuk dianalisis menggunakan perangkat identifikasi kayu otomatis berbasis kecerdasan buatan. Teknologi tersebut dapat menelusuri jenis, asal kawasan, dan pola penebangan guna memastikan apakah kayu berasal dari izin legal atau pembalakan liar.
Tim gabungan pemerintah dan kepolisian telah menyisir daerah aliran sungai dari titik banjir hingga ke hulu guna mencari sumber kayu gelondongan tersebut. Fokus utama mereka adalah menelusuri titik penumpukan kayu, pola transportasi aliran sungai, serta kemungkinan adanya aktivitas penebangan terorganisasi.
Sebelumnya, ribuan batang kayu ditemukan berserakan di sungai dan permukiman warga setelah banjir besar melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Banyak pihak menduga keberadaan kayu tersebut memperparah arus banjir dan berperan dalam menghancurkan jembatan serta rumah warga.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah membuka penyelidikan resmi. Meski asal kayu belum dipastikan sepenuhnya, polisi menegaskan akan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran terhadap regulasi kehutanan atau indikasi pembalakan liar skala besar.
Jika penyelidikan mengarah pada tindak pidana, para pelaku — baik perusahaan maupun perorangan — dapat dijerat undang-undang kehutanan dan lingkungan hidup. Ancaman hukuman bagi aktivitas illegal logging bisa mencapai belasan tahun penjara serta denda miliaran rupiah.
Aktivis lingkungan menyambut langkah penyelidikan ini karena selama ini kerusakan hutan di Sumatera dianggap sebagai faktor utama yang memperburuk bencana hidrometeorologi. Mereka menilai banjir dan longsor bukan semata-mata akibat curah hujan tinggi, tetapi juga akibat hilangnya penyangga alami di kawasan hulu.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk mengungkap secara terbuka rantai perizinan dan pihak yang mendapatkan akses pengelolaan hutan di daerah terdampak. Transparansi dinilai penting agar praktik korupsi dalam sektor kehutanan dapat dihilangkan.
Selain itu, pemerintah didorong memperkuat sistem pengawasan hutan, termasuk penggunaan satelit pemantau dan patroli lapangan yang lebih intensif. Upaya ini dianggap penting untuk mencegah munculnya kembali penebangan liar yang selama ini sulit diberantas karena melibatkan jaringan besar.
Masyarakat yang terdampak bencana kini berharap pemerintah tidak hanya melakukan investigasi singkat, tetapi juga memastikan penindakan hukum berjalan tuntas. Mereka ingin ada jaminan bahwa kerusakan hutan yang menjadi penyebab banjir besar tidak akan terulang.
Hasil penyelidikan atas kayu-kayu gelondongan dengan bekas gergaji ini menjadi sorotan publik. Banyak yang menilai temuan tersebut bisa menjadi momentum negara untuk menindak tegas pelaku perusakan hutan dan membenahi tata kelola kehutanan secara menyeluruh.(*)
