Biro Humas Pemprov : Lawan Hoax Dengan Produktifitas Pemberitaan Humas

oleh -
Kabag Humas dan Pemberitaan Joni Amir bersama Kabag Pelaporan Informasi Pimpinan Biro Humas Pemprov Sumatera Barat, Zardi Sahril, melakukan sesi dialog tanya jawab dalam kegiatan sosialisasi Bako Humas, Kamis (28/9).

SEMANGAT LIMAPULUHKOTA -Setiap pengelolaan informasi terkait program kegiatan yang disampaikan pemerintah tidak selalu mendapat tanggapan positif dari publik. Terlebih lagi informasi kebijakan yang bersifat strategis, baik soal kebijakan tentang aturan maupun anggaran yang diambil oleh kepala daerah, sehingga rentan menimbulkan gejolak dan issu negatif di publik.

“Guna menangkal meluasnya issu negatif dan informasi hoax di media massa atau media sosial, Humas dinilai sangat berperan dalam menyaring, melurusan  serta mengalihkan opini negatif yang beredar luas di masyarakat, dan untuk mengurangi tekanan berita hoax humas mesti meningkatkan produktifitas pemberitaan di media massa dan mensos, sehingga masyarakat menjadi melihat dan menilai kondisi yang ada ” kata Zardi Syahrir, Kabag Penyelenggaraan  Informasi Pimpinan Biro Humas Pemprov Sumatera Barat, ketika menjadi nara sumber kegiatan Bakohumas, di aula Dinas Kesehatan, Kamis (28/9).

Dalam kesempatan itu, Zardi sempat mengapresiasi, program Bagian Humas dan Pemberitaan Setkab Limapuluh Kota yang menggelar kegiatan Bakohumas dalam rangka membangun koordinasi dan komunikasi Humas antar OPD dan Forkopimda. Menurutnya, Bagian Humas Setkab perlu membuat semacam analisis terhadap dinamika pemerintahan.

Setiap informasi yang hendak disampaikan musti disaring dan dianalisa terlebih dahulu sebelum disampaikan ke media atau ruang publik. Adapun forum koordinasi dan komunikasi Humas, katanya, juga dibutuhkan sebagai rekanan kerja untuk mengawasi dan mengkoreksi pekerjaan masing-masing di bidang kehumasan.

Seperti informasi yang menyangkut kebijakan dan pribadi kepala daerah, tidak selalu mendapat tanggapan positif dari masyarakat, baik yang keluar di media massa atau media sosial. “Disinilah peran Humas, bagaimana kita menganalisa respon positif dan negatif dari masyarakat. Termasuk menangkal berita bohong atau hoax, yang mengangkut kebijakan pemerintah atau pribadi kepala daerah,” sebut Zardi Syahrir.