SEMANGATNEWS.COM, PADANG – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat dan Pemprov Sumbar mengadakan Talkshow Palanta Ilmu, Jumat (3/2/2023) di Library Cafe.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan dua program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai agenda prioritas pengawasan daerah tahun 2023. Pertama, optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan dan kedua meningkatkan pendapatan petani dan nelayan.
Pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terintegrasi. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan melalui alokasi 10 persen anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian, salah satunya kehutanan sosial.
Kegiatan ini bertema Pacu produktivitas Gagas Ekonomi Berkelanjutan.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengatakan pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi sektor unggulan dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah meningkatnya limbah B3 pada masa pandemi Covid-19 khususnya dari sektor medis, terbatasnya fasilitas pengolahan limbah B3 di Indonesia. Adanya peluang ekonomi bagi daerah dari pengolahan limbah.
Program peningkatan pendapatan petani berdasarkan atas dominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertanian yang mencapai 25 persen, serta luasnya areal kawasan hutan di Sumbar, yaitu mencapai 55 persen dari total luas wilayah 43.013 km persegi.
“55 persen wilayah Sumatera Barat adalah hutan, dari 55 persen itu, 35 persen nya adalah hutan lindung. Seribu lebih nagari-nagari kita berada di wilayah perhutanan. Berdasarkan teori dasar untuk meningkatkan ekonomi adalah dari sektor utamanya, yaitu pertanian. Sarana sudah ada, sektor pertanian tetap tumbuh meski selama pandemi Covid ,” ujar Wagub Audy.
Tahun ke tiga RPJMD 2021-2026, kedua progul ini mulai menunjukkan progres yang cukup signifikan. Diantaranya yaitu, fasilitas pengolahan limbah B3 di Padang, dalam satu tahun telah mengolah 200 ton limbah B3 dari 150 fasilitas kesehatan yang ada di Sumatera Barat.
“Kita mengharapkan limbah dari provinsi lain seperti Riau dan Jambi. Sehingga meningkatkan ekonomi sumatera barat,” terangnya.
Wagub Audy menambahkan pada sektor perhutanan sosial, tahun 2022 meningkat ekonomi petani 11 persen. Hilirisasi produk perhutanan sosial yang sudah berkualitas ekspor, seperti kopi Solok Radjo.
“Tetapi ini harus terus di evaluasi, di push dan di develop. Ketika diberikan umpan, kelompok tani dan hutan itu harus bisa men-drive hasil ekonomi. Jadi nanti yang dibantu kelompok yang lain lagi, kelompok yang sudah pernah mendapat bantuan dan berhasil, kita arahkan untuk membantu kelompok yang lain,” lanjut Wagub.
Berkaitan dengan hal ini pula, BPKP punya peran amat besar. Terutama untuk mengawasi dan mengingatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.
Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Dessy Adin, Pemerintah mengoptimalkan penanganan Covid dan pemulihan ekonomi. Tahun ini pemerintah juga harus bersiap menghadapi adanya kemungkinan krisis pangan, energi dan keuangan global.
“BPKP bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagai early warning system atas berjalannya program pemerintahan,” ungkap Dessy.
Dessy berharap sharing session antara BPKP dan Pemprov Sumbar dapat terus memberikan insight dan foresight bagi kedua belah pihak, khususnya dalam menjalankan maupun pengawasan terhadap program-program pembangunan. (*)
Pemprov Sumatera Barat
