Jakarta, Semangatnews.com – Wacana penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kembali menjadi perhatian setelah pemerintah mengkaji ulang batasan tindak pidana yang selama ini diatur dalam perundang-undangan. Pembahasan tidak hanya menyangkut kejelasan unsur kerugian negara, tetapi juga kemungkinan memperkuat penanganan praktik yang merugikan perekonomian nasional.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah tengah menelaah rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Menurutnya, kedua ketentuan tersebut perlu dievaluasi agar definisi korupsi tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas dalam penerapannya.
Kajian tersebut dibahas bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (27/10/2026). Pembicaraan itu merupakan tindak lanjut atas usulan penyempurnaan aturan yang sebelumnya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dikaji lebih mendalam.
Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor selama ini menjadi dasar penindakan terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pemerintah menilai unsur-unsur dalam ketentuan tersebut perlu dirumuskan secara lebih jelas agar penerapannya memberikan kepastian hukum.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menghilangkan unsur kerugian negara dari definisi korupsi. Penyempurnaan justru diarahkan untuk memperjelas batasan dan penerapan ketentuan tersebut, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat tanpa mengurangi komitmen pemberantasan korupsi.
Di sisi lain, pemerintah menilai penanganan korupsi perlu memperhatikan berbagai bentuk tindakan yang dapat menguras kekayaan nasional. Salah satu persoalan yang disoroti adalah under-invoicing, yakni pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya, termasuk dalam kegiatan perdagangan komoditas pertambangan.
Praktik tersebut dinilai berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menimbulkan kerugian ekonomi apabila dilakukan untuk menghindari kewajiban yang seharusnya dibayarkan. Selain itu, pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia juga disebut sebagai kegiatan yang dapat merugikan kepentingan ekonomi nasional.
Pemerintah turut mempertimbangkan kesesuaian peraturan dalam negeri dengan UNCAC. Konvensi antikorupsi PBB tersebut menjadi salah satu rujukan dalam evaluasi hukum nasional, meskipun penyesuaiannya tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik sistem hukum Indonesia.
Luhut menilai kepastian hukum menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan investor. Namun, penyempurnaan aturan tetap perlu memastikan bahwa kepentingan investasi tidak mengurangi perlindungan terhadap keuangan negara ataupun memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
Rencana tersebut juga mendapat perhatian dari kalangan parlemen. Anggota Badan Legislasi DPR Ahmad Irawan menyatakan dukungan terhadap pembaruan UU Tipikor dan mendorong agar kajian turut memperhatikan bentuk-bentuk tindak pidana yang dikenal dalam standar internasional, seperti perdagangan pengaruh atau trading in influence dan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah atau illicit enrichment.
Meski pembahasan terus berjalan, perubahan definisi korupsi belum menjadi ketentuan hukum baru. Pemerintah masih perlu merampungkan kajian dan menentukan langkah legislasi berikutnya bersama DPR, dengan memastikan hasil akhirnya tetap memperkuat pemberantasan korupsi, melindungi kekayaan negara, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.(*)
