Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah Nepal mengambil keputusan berbeda di tengah derasnya tawaran bantuan internasional setelah banjir besar menerjang sejumlah wilayah negara tersebut. Kathmandu menyatakan belum membutuhkan pengerahan tim SAR asing dan memilih memprioritaskan dukungan teknis untuk penanganan pascabencana.
Banjir dahsyat yang melanda Nepal dipicu peristiwa runtuhnya gletser pada 26 Agustus 2026. Material berupa batu, es, lumpur, dan puing kemudian bergerak melalui sistem sungai di kawasan pegunungan dan menghantam sejumlah wilayah.
Dampak bencana tersebut sangat besar. Ratusan orang dilaporkan meninggal dunia, sementara ribuan lainnya masih belum ditemukan. Situasi di lapangan juga diperburuk oleh cuaca yang membuat operasi pencarian dan penyelamatan menjadi semakin sulit.
Di tengah kondisi tersebut, sejumlah negara menawarkan pengiriman personel dan tim penyelamat. Namun, pemerintah Nepal menyatakan lembaga keamanan dalam negeri masih mampu menjalankan operasi SAR sehingga bantuan berupa tim asing belum dianggap diperlukan.
Penolakan tersebut sempat menimbulkan pertanyaan karena beberapa negara telah menyatakan kesiapan membantu. Korea Selatan, misalnya, disebut telah menawarkan dukungan sekaligus bantuan kemanusiaan, sementara India juga menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada Nepal.
Namun, kebijakan Kathmandu tidak sepenuhnya berarti menolak keterlibatan masyarakat internasional. Pemerintah Nepal justru menyatakan membutuhkan bantuan yang lebih spesifik, terutama dalam bidang yang membutuhkan kemampuan teknis dan sumber daya khusus.
Beberapa kebutuhan yang disebut mencakup teknologi dan keahlian untuk penyelamatan di lokasi sulit, pemeriksaan DNA terhadap korban, serta pemulihan jaringan transportasi dan komunikasi. Dukungan tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah menangani dampak bencana secara lebih panjang.
Selain persoalan kemanusiaan, Nepal juga harus menghadapi tantangan ekonomi setelah bencana. Pemerintah memperkirakan biaya pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas yang rusak dapat mencapai US$4 miliar hingga US$5 miliar.
Kondisi tersebut menjadi ujian besar bagi Perdana Menteri Balendra Shah yang baru menjabat sejak Maret 2026. Shah sebelumnya dikenal luas sebagai rapper sebelum memasuki arena politik dan terpilih menjadi wali kota Kathmandu pada 2022.
Karier politik Shah kemudian berkembang hingga membawanya ke posisi perdana menteri. Gaya politiknya yang berbeda dari tokoh-tokoh lama Nepal membuat pemerintahannya mendapat perhatian, khususnya dari kelompok pemilih muda yang menginginkan perubahan.
Kini, penanganan bencana menjadi salah satu ujian terbesar bagi pemerintahan Shah. Keberhasilan Nepal dalam menyelamatkan korban, menangani pengungsi, memperbaiki infrastruktur, serta mengelola dukungan internasional akan menentukan bagaimana pemerintah menghadapi salah satu bencana terburuk yang terjadi di negara tersebut tahun ini.(*)
