Jakarta, Semangatnews.com – Rencana kenaikan upah minimum untuk tahun 2026 yang diperkirakan hanya berada di kisaran 4 persen memicu gelombang penolakan dari kalangan buruh. Mereka menilai angka tersebut jauh dari kata layak dan tidak sebanding dengan lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi di berbagai daerah.
Konfederasi serikat pekerja menilai kebijakan tersebut mencerminkan praktik upah murah yang selama ini merugikan buruh. Kenaikan yang minim dinilai tidak mampu menjaga daya beli pekerja, terutama di tengah tekanan ekonomi dan biaya hidup yang semakin tinggi.
Penolakan ini dipicu oleh penggunaan indeks tertentu dalam formula pengupahan yang dianggap terlalu rendah. Jika indeks tersebut dipatok di level kecil, maka otomatis kenaikan upah minimum hanya akan bergerak di angka sekitar 4 persen, yang dinilai tidak realistis bagi kehidupan buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyatakan bahwa kebijakan tersebut dibuat tanpa dialog yang substansial dengan perwakilan buruh. Ia menilai pemerintah lebih mengedepankan pendekatan teknokratis dibandingkan realitas kebutuhan hidup pekerja.
Menurutnya, pekerja dituntut untuk terus meningkatkan produktivitas, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan yang memadai. Kondisi ini dinilai berpotensi memperlebar ketimpangan antara buruh dan pelaku usaha.
Sebagai bentuk perlawanan, buruh mengajukan tuntutan alternatif kenaikan upah minimum. Mereka meminta kenaikan minimal di atas 6 persen agar tetap mampu menutup kebutuhan dasar, termasuk pangan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
Buruh juga mendesak agar indeks yang digunakan dalam perhitungan upah minimum dinaikkan secara signifikan. Dengan indeks yang lebih realistis, kenaikan upah dinilai bisa lebih mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat pekerja di lapangan.
Persoalan ini tidak hanya soal angka persentase, tetapi menyangkut rasa keadilan dan keberpihakan negara terhadap buruh. Selama ini, kebijakan pengupahan kerap memicu konflik tahunan karena dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pekerja.
Di sisi lain, kalangan pengusaha menyatakan bahwa kenaikan upah harus mempertimbangkan kondisi dunia usaha. Mereka mengkhawatirkan kenaikan terlalu tinggi dapat membebani industri, terutama sektor usaha kecil dan menengah.
Meski demikian, buruh menilai alasan tersebut tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menekan upah pekerja. Mereka menegaskan bahwa kesejahteraan buruh justru akan mendorong daya beli dan pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.
Sebagai tindak lanjut, ribuan buruh dari berbagai daerah direncanakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan pengupahan yang dinilai tidak adil.
Ketegangan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah pun diperkirakan akan terus meningkat menjelang penetapan resmi upah minimum 2026. Publik kini menanti langkah pemerintah dalam menjembatani kepentingan ekonomi dan keadilan sosial bagi para pekerja.(*)
