Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah Republik Rakyat China menyatakan dukungan penuh kepada Indonesia untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada periode 2026. Dukungan ini menjadi sinyal kuat penguatan kerja sama diplomatik kedua negara di tingkat global, khususnya dalam isu hak asasi manusia.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan secara resmi oleh otoritas China melalui saluran diplomatik, yang menegaskan kesiapan Beijing bekerja sama dengan Indonesia apabila dipercaya memimpin forum HAM tertinggi di bawah naungan PBB.
China memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki pendekatan dialogis dan seimbang dalam menangani isu-isu HAM internasional. Dukungan ini juga mencerminkan kepercayaan terhadap peran Indonesia dalam mendorong multilateralisme dan kerja sama antarnegara.
Indonesia sendiri telah ditetapkan oleh kelompok negara Asia-Pasifik sebagai calon ketua Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Penunjukan ini mengikuti mekanisme rotasi kawasan yang berlaku di tubuh Dewan HAM PBB.
Penetapan resmi kepemimpinan Indonesia dijadwalkan akan dilakukan dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada awal Januari 2026. Momentum ini dinilai penting bagi diplomasi Indonesia, bertepatan dengan dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB.
Jika terpilih, posisi Ketua Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa. Jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam memimpin sidang, memfasilitasi dialog, serta menjaga keseimbangan kepentingan antarnegara anggota.
Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut secara objektif dan inklusif. Indonesia berjanji akan mengedepankan dialog konstruktif serta memperkuat kerja sama internasional dalam upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.
Dukungan China juga menekankan pentingnya multilateralisme sejati dalam menyikapi isu HAM global. Kedua negara sepakat bahwa pendekatan konfrontatif tidak akan menghasilkan solusi berkelanjutan bagi tantangan HAM di berbagai belahan dunia.
Saat ini Indonesia merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024 hingga 2026. Keanggotaan tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memainkan peran kepemimpinan yang lebih besar di forum internasional.
Penguatan peran Indonesia di Dewan HAM PBB sejalan dengan meningkatnya kontribusi Indonesia dalam berbagai forum global. Negara ini kerap dipandang sebagai jembatan dialog antara negara maju dan berkembang.
Sejumlah pengamat menilai dukungan China memiliki nilai strategis yang signifikan. Selain memperkuat legitimasi Indonesia, dukungan tersebut juga mencerminkan dinamika geopolitik yang semakin menempatkan Indonesia sebagai aktor penting di kawasan dan dunia.
Dengan dukungan internasional yang terus mengalir, Indonesia berada pada posisi yang kuat untuk memimpin Dewan HAM PBB. Peran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola HAM global sekaligus meningkatkan reputasi Indonesia di panggung internasional.(*)
