Jakarta, Semangatnews.com – Kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran dana desa untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Sejumlah kepala desa mengaku keberatan karena dampaknya dinilai langsung menghambat pembangunan di tingkat lokal.
Pemangkasan ini terjadi setelah pemerintah mengalokasikan sebagian besar dana desa untuk mendukung pembentukan koperasi yang menjadi program prioritas nasional. Akibatnya, anggaran yang diterima desa mengalami penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Sejumlah kepala desa mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka menerima dana sekitar Rp1 miliar per tahun. Namun setelah kebijakan baru diterapkan, jumlah tersebut menyusut drastis hingga hanya berkisar Rp200 juta sampai Rp300 juta.
Kondisi ini membuat banyak program pembangunan desa terancam terhenti. Infrastruktur dasar seperti jalan desa, saluran irigasi, dan drainase disebut menjadi sektor yang paling terdampak.
Salah satu kepala desa menyebut bahwa dengan anggaran yang tersisa, pemerintah desa hanya mampu fokus pada program kesehatan seperti penanganan stunting dan bantuan gizi bagi masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan fisik yang selama ini menjadi prioritas terpaksa ditunda karena keterbatasan anggaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan melambatnya pembangunan desa secara keseluruhan.
Para kepala desa juga menilai bahwa koperasi tidak bisa menggantikan fungsi dana desa. Koperasi dianggap lebih berfokus pada sektor ekonomi dan perdagangan, bukan pembangunan infrastruktur.
Sejumlah pakar turut menyoroti kebijakan ini. Mereka menilai bahwa masalah utama dana desa bukan pada keberadaannya, melainkan pada tata kelola yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dan transparan.
Selain itu, kebijakan yang bersifat top-down dinilai tidak sepenuhnya memperhatikan kebutuhan spesifik setiap desa. Padahal, setiap wilayah memiliki prioritas pembangunan yang berbeda-beda.
Meski menuai kritik, pemerintah menegaskan bahwa dana desa tidak benar-benar dikurangi, melainkan diubah sistem pemanfaatannya agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada ekonomi desa.
Di tengah polemik yang berkembang, sejumlah pihak berharap pemerintah melakukan evaluasi agar pembangunan desa tetap berjalan seimbang tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.(*)
