Jakarta, Semangatnews.com – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu program yang pembiayaannya melibatkan perbankan milik negara. Pada September 2026, kewajiban tahap awal program tersebut mulai memasuki masa jatuh tempo dengan nilai sekitar Rp37 triliun.
Pembiayaan itu berasal dari kredit yang disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Setiap koperasi mendapatkan plafon pembiayaan maksimal Rp3 miliar untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan operasional awal.
Jika seluruh plafon pembiayaan dihitung untuk puluhan ribu koperasi, total nilai kredit KDMP diperkirakan mencapai sekitar Rp240 triliun. Pemerintah kemudian menyiapkan skema pembayaran kewajiban tersebut melalui anggaran negara.
Skema tersebut membuat kewajiban pembayaran tidak langsung dibebankan kepada koperasi dalam bentuk pembayaran awal yang besar. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk membayar cicilan pembiayaan kepada Himbara sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Menteri Keuangan sebelumnya menyebut pemerintah telah menyiapkan sekitar Rp40 triliun untuk pembayaran cicilan dan bunga tahap awal. Anggaran tersebut telah disiapkan sejak awal tahun untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo pada September 2026.
Meski dana telah tersedia, pembayaran tidak dilakukan secara otomatis. Kementerian Keuangan terlebih dahulu menunggu tagihan dari Himbara serta memastikan dokumen pembangunan koperasi telah melalui proses pemeriksaan yang diperlukan.
Plt Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti sebelumnya mengatakan pembayaran akan dilakukan setelah Kemenkeu menerima tagihan dari Himbara. Dokumen pembangunan juga harus dilengkapi berita acara serah terima yang telah direviu BPKP.
Proses verifikasi menjadi penting karena pembangunan KDMP dilakukan di berbagai wilayah. Pemerintah perlu memastikan pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran memang telah dilakukan sesuai dengan dokumen dan kondisi di lapangan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih per 17 September 2026, sebanyak 25.113 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik gedung dan gerai. Sebanyak 17.288 di antaranya telah siap menjalani verifikasi dan validasi.
Setelah proses pemeriksaan selesai, pembangunan yang telah memenuhi ketentuan akan diserahterimakan. Tahapan tersebut menjadi salah satu dasar sebelum pemerintah melakukan pembayaran cicilan kepada bank-bank Himbara.
Program pembiayaan KDMP sendiri dirancang dengan nilai total sekitar Rp240 triliun dan tenor pembiayaan selama beberapa tahun. Dengan demikian, kewajiban sekitar Rp37 triliun yang jatuh tempo pada September merupakan bagian dari rangkaian pembayaran pembiayaan program tersebut, bukan keseluruhan nilai kredit.
Pemerintah kini melanjutkan proses verifikasi, validasi, dan administrasi pembayaran. Kementerian Keuangan memastikan anggaran telah disiapkan, sementara pencairan tetap mengikuti kelengkapan tagihan serta hasil pemeriksaan agar proses pembayaran dapat dipertanggungjawabkan.(*)
