Dari Sidang PTUN : Sepuluh Fakta Menggugurkan Dalil  Para Penggugat Masjid At Tabayyun

oleh -

Dari Sidang PTUN : Sepuluh Fakta Menggugurkan Dalil  Para Penggugat Masjid At Tabayyun

SEMANGATNEWS.COM- Sepuluh  fakta  penggugat  pembangunan Masjid At Tabayyun, Taman Villa Meruya ( TVM), Jakarta Barat, terkuak  di sidang e-court Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Jakarta, Selasa (8/6) pagi.

Yang menguak, Tim Hukum Pemprov DKI dan Tim Hukum Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun, TVM.

Seperti diketahui, sepuluh warga mengatasnamakan ketua-ketua RT Perumahan TVM di wilayah Jakarta dan wilayah Tangerang, komplek TVM, 30 Maret 2021,  menggugat Gubernur DKI Anies Baswedan karena memberikan izin pembangunan Masjid At Tabayyun di lahan Pemprov DKI di Komplek TVM.  Gubernur DKI sebagai Tergugat I. Adapun  Panitia Masjid At Tabayyun sebagai Tergugat II (intervensi). Belakangan,

Baca Juga:  Wabup Pessel, Rudi Hariyansyah, Tinjau Rapid Test Antigen Peserta CASN di RSUD M. Zein Painan

Majelis Hakim PTUN memang mengabulkan permohonan Panitia Masjid  untuk dimasukkan sebagai pihak Tergugat (intervensi). 

Berdasar fakta-fakta yang dikuak itu, Kedua Tim Hukum Tergugat I dan II,  di dalam sidang  tadi pagi meminta Majelis Hakim menolak gugatan sepuluh penggugat karena tak memiliki dasar dan bukti hukum yang kuat.

Berikut, sebagian fakta para penggugat yang dikuak dalam sidang.

Baca Juga:  Wako Riza Falepi Apresiasi Vaksinasi Yang Digelar Tiffany Houseware Store Di Koto Nan Gadang

// Tidak punya kepentingan //

Tim Hukum

Pemprov DKI dan Tim Hukum Panitia Masjid At Tabayyun, menganggap sepuluh penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga tidak dapat mengajukan gugatan di PTUN.  Mereka tidak punya keterkaitan secara langsung dengan obyek sengketa.Para penggugat juga hanya  mewakili dirinya sendiri. Tidak benar mewakili warga perumahan TVM. Buktinya, sejumlah  warga di semua RT yang disebutkan dalam gugatan telah melayangkan surat protes kepada Ketua RT masing- masing. Mereka membuat pernyataan di atas materai tidak setuju dan tidak pernah memberi kuasa kepada Ketua RTnya untuk menggugat SK Gubernur DKI Jakarta No 1021/2020. “Perbuatan para Ketua RT yang  mengatasnamakan warga TVM adalah tindakan  ilegal, ” tulis Muhammad Fayyad, Kuasa Hukum Panitia Masjid At Tabayyun dalam jawabannya Selasa pagi.  Selain Fayyad tim ini diperkuat oleh Febry Irmansyah, SH, Denny Felano SH, Carl Hernando, SH,  Rahmatullah, SH, dan Syawaluddin SH. Mereka tergabung dalam perusahaan hukum Fayyad & Partners. 

No More Posts Available.

No more pages to load.