Defiyan Cori ;BPH Migas Berpotensi Melanggar Kebijakan Kuota BBM

oleh -

Defiyan Cori ;BPH Migas Berpotensi Melanggar Kebijakan Kuota BBM

SEMANGATNEWS.COM-Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi polemik publik yang tak berkesudahan, bahkan digunakan pula untuk kepentingan politik praktis. Dan, dengan serta merta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Minyak dan Gas Bumi (Migas) Pertamina menjadi sasaran kesalahan tanpa memeriksa berbagai peraturan dan per-Undang-Undangan yang berlaku. Sebab, segala hal kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak harus memiliki dasar aturan yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:  Untuk Ungkap Kasus " Polisi Tembak Polisi": DK PWI Pusat Dorong Wartawan Lakukan Invesitigasi Reporting

Awal mula permasalahan terjadi, yaitu saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoal beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terlalu besar dan sudah tak masuk akal, yaitu Rp502,4 Triliun. Bahkan, alokasi subsidi energi ini yang lebih besar dibandingkan dengan biaya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru sejumlah Rp446 Triliun, dan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan desa dan masyarakat desa selama kurun waktu 2015-2020 sejumlah Rp332,32 Triliun.

Atas persoalan yang dikeluhkan Presiden itu, tentu publik harus dipahamkan dengan peraturan per-Undang-Undangan berlaku, khususnya pengelolaan sektor energi dan Migas nasional. Termasuk di dalamnya soal kewenangan sektor hulu Migas sampai ke penentuan kuota dan subsidi untuk sektor hilirnya, dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Benarkah semua adalah kewenangan dan tanggung jawab Pertamina?

No More Posts Available.

No more pages to load.