Jakarta, Semangatnews.com – Wacana mengenai posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kembali menjadi sorotan setelah tokoh Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan mundur dari forum tersebut. Ia menilai keikutsertaan Indonesia justru berpotensi memicu polemik di dalam negeri.
Menurut Anwar Abbas, Indonesia sebaiknya memprioritaskan penguatan kondisi domestik dibanding terlibat terlalu jauh dalam dinamika geopolitik global yang rumit. Ia menilai situasi global saat ini sangat kompleks dan dapat menyedot energi politik serta diplomasi nasional.
Ia menyampaikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak memberikan manfaat yang jelas bagi kepentingan nasional. Bahkan, menurutnya, posisi tersebut justru dapat memicu perdebatan yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
Anwar Abbas menilai energi bangsa seharusnya diarahkan untuk memperkuat pembangunan di dalam negeri. Berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat dinilai lebih mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional. Menurutnya, polemik terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP berpotensi memicu perbedaan pendapat yang tajam di dalam negeri jika tidak dikelola dengan baik.
Anwar Abbas berpendapat bahwa saat ini Indonesia membutuhkan konsolidasi kekuatan internal agar mampu menghadapi berbagai tantangan global. Ia menilai stabilitas nasional menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan negara.
Sementara itu, pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah mengevaluasi berbagai aspek terkait keanggotaan Indonesia di forum tersebut. Evaluasi dilakukan seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Situasi global yang memanas, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, dinilai dapat mempengaruhi efektivitas misi BoP dalam mendorong gencatan senjata dan proses rekonstruksi di wilayah konflik.
Dalam pandangan sejumlah pengamat, keikutsertaan Indonesia di BoP sebenarnya membuka peluang diplomasi internasional yang lebih luas. Namun, efektivitas forum tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan elite politik dan tokoh masyarakat.
Meski demikian, Anwar Abbas tetap menilai langkah mundur dari forum tersebut merupakan pilihan rasional jika manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan risiko politik yang muncul.
Ia berharap pemerintah mengambil keputusan yang benar-benar mempertimbangkan kepentingan rakyat Indonesia serta menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.(*)
