Diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, KAN Panampuang Digugat ke Pengadilan Negeri

oleh -

Diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, KAN Panampuang Digugat ke Pengadilan Negeri

SEMANGATNEWS.COM- Dengan dasar dan alasan Perbuatan Melawan Hukum, Zulhendra Walinagari Panampuang periode 2014-2020 mengajukan gugatan perdata terhadap Ketua KAN, Niniak Mamak serta Panitia Pemilihan Walinagari Panampuang tahun 2021 dan Ketua BAMUS Nagari Panampuang periode 2020-2026 ke Pengadilan Negeri Bukittinggi

Iskandar Khalil, SH.MH dari Kantor Firma Hukum Assakinah selaku Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan, gugatan perdata ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat terhadap klien kami, yang menyebabkan hilangnya hak konstitusi dari klien kami untuk maju sebagai calon Walinagari Panampuang periode 2021-2027. Gugatan perdata ini ditujukan kepada Niniak Mamak 10, Ketua KAN Panampuang, Niniak Mamak 33, Panitia Pemilihan Walinagari dan Ketua Bamus Panampuang.

Dalam gugatan perdata dengan perkara nomor 39/Pdt.G/2021/PN.Bkt yang dibacakan pada sidang hari selasa (9/11) dijelaskan bahwa pada tahun 2018 Niniak Mamak dan Ketua KAN Panampuang mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa penggugat melanggar adat, dan pada tahun 2021 Niniak Mamak kembali mengeluarkan hasil musyawarah yang menyatakan bahwa penggugat tidak boleh menjadi calon Walinagari dan itu dijadikan sebagai dasar oleh Panitia untuk menyatakan Zulhendra tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Walinagari.

Baca Juga:  In Memorium DP Datuk Labuan:Perginya Si Pemikir Praktis dan Strategis

Lebih lanjut Iskandar Khalil menyatakan atas dasar itu lah kami mengajukan gugatan ini, karena klien kami tidak pernah merasa melakukan pelanggaran adat dan tidak pernah disidangkan secara adat oleh KAN, dan keputusan tersebut bersifat sepihak, apalagi hasil musyawarah yang dikeluarkan oleh Niniak mamak tanggal 7 Juni 2021 bersifat tendensius dan bermuatan politis untuk menjegal klien kami untuk maju sebagai calon Walinagari, menghilangkan hak politik, padahal pengadilan negeri telah mengeluarkan surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya, dan secara aturan klien kami sudah melengkapi persyaratan yang diatur, apalagi klien kami merupakan calon petahana, jelas ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan UUD 1945, tambah Ketua Cabang Peradi Kota Bukittinggi ini.

No More Posts Available.

No more pages to load.