PADANG, SEMANGATNEWS.COM – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat menggelar jumpa pers perkembangan upaya penanggulangan bencana Sumatera Barat.
Kegiatan ini, Jumat, (7/6/2024) di Aula Diskominfotik Sumbar.
Kegiatan ini membahas kerugian Provinsi Sumatera Barat akibat banjir dan longsor di enam kabupaten Kota di Sumatera Barat.
Nilai kerugian sementara akibat banjir badang dan galodo di enam kabupaten kota di Sumatera Barat mencapai Rp. 516.825.216.036,-.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Siti Aisyah yang memfasilitasi kegiatan ini dan pembicara adalah Sekrearis Daerah provinsi Sumatera Barat Hansastri.
Ada juga Kalaksa BPBD Sumbar Rudy Rinaldi. Pada saat yang bersamaan juga hadir Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan dan beberapa kepala dinas lainnya.
Sekda Sumbar Hansastri mengatakan banjir dan longsor Sumatera Barat, 63 orang meninggal dunia, 10 orang hilang, rumah rusak 1.100 unit.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Forkopimda telah berupaya mengatasi dampak banjir dan longsor di Provinsi Sumbar.
Sekda Hansastri menyebutkan ada 4.064 orang terpaksa mengungsi. Rumah terdampak 1.210 unit. Sarana pendidikan 15 unit, sarana kesehatan 2 unit dan tempat ibadah 28 unit. Ditambah bangunan lainnya 2 unit, sarana perdagangan 227 unit, irigasi 1.202 unit, PDAM/Pamsimas 23 unit, jembatan 55 unit.
“Kerusakan jalan lebih kurang 54 titik, ternak 27.320 ekor dan pertanian lebih kurang 908.003 Ha terdampak akibat banjir bandang dan galodo tersebut,” ujarnya.
Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Dian Al Maruf menjelaskan tentang pembangunan sabo dam di aliran sungai yang berhulu dari Gunung Marapi itu.
“Untuk pengerjaan sabo dam akan laksanakan dalam tiga tahap pembangunan, mulai 2024-2025 sampai 2026-2027,” katannya.
Nyu Nyun, jurnalis Classy FM meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat transparan dalam pengelolaan bantuan bencana bagi korban yang terdampak.
“Saya meminta kemudahan akses informasi terkait bantuan yang diterima, termasuk nama-nama pemberi bantuan dan penerima bantuan,” katanya.
Zamri Yahya, Pemimpin Redaksi BentengSumbar.com mengatakan transparansi bantuan itu penting, apalagi saat ini adalah tahun politik.
“jangan sampai pejabat yang menangani bencana ini hanya menyampaikan “akan ke akan” saja, rakyat diimbau melakukan ini dan itu, padahal kekuasaan terletak di tangan penguasa dalam mencegah terjadinya bencana,” katanya.
Mengatasi masalah tersebut, Sekdaprov Hansastri menegaskan, Pemprov Sumbar akan transparan dalam pengelolaan dana bantuan bagi korban bencana
“Kami akan menelusuri jumlah pemberi bantuan banjir dan longsor untuk Sumatera Barat. Bantuan diterima pada dua rekening yaitu, Baznas dan DPKAD. Total bantuan dari rekening Baznas, Rp. 631.724.406,-,” katanya.
