Padang Panjang, Semangatnews.com – Pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat tata kelola pemerintahan dengan melantik Drs. Doni Hendra, M.M. sebagai Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Panjang. Pelantikan dilakukan langsung oleh Wali Kota Hendri Arnis di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (5/10/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemko Padang Panjang dalam memperkuat koordinasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Doni Hendra ditetapkan sebagai Sekdako definitif setelah melalui seluruh tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Proses tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pengisian jabatan strategis secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Lahir pada 3 Februari 1974, Doni Hendra memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan sektor pembangunan daerah. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam menjalankan tugas sebagai pejabat tertinggi aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Padang Panjang.
Sebelum dipercaya mengemban amanah tersebut, Doni Hendra pernah berkarier di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ia pernah menangani urusan pemberdayaan pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga serta menjabat Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata di Dinas Pariwisata Sumbar.
Berbekal pengalaman tersebut, Doni Hendra diharapkan mampu memperkuat sinergi ant perangkat daerah, mendorong inovasi pelayanan, serta memastikan kebijakan pemerintah daerah diterjemahkan menjadi program kerja yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Wali Kota Hendri Arnis menegaskan bahwa Sekdako memiliki peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi. Sekda juga menjadi penghubung antara arah kebijakan kepala daerah dan pelaksanaan tugas profesional aparatur sipil negara.
Menurutnya, keberadaan Sekda tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut kemampuan mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bekerja secara efektif, terarah, dan bertanggung jawab.
“Saudara harus mampu menjadi motor akselerasi pencapaian program-program unggulan yang telah menjadi komitmen kepala daerah,” kata Hendri Arnis.
Wali Kota menekankan pentingnya kepemimpinan birokrasi yang mampu menyatukan seluruh kekuatan organisasi. Setiap OPD diharapkan menjalankan tugas secara terpadu dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektoral.
Ia meminta Sekdako segera membangun koordinasi yang solid bersama seluruh pimpinan OPD. Melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik, pelaksanaan program pemerintah diharapkan lebih efektif, sehingga berbagai persoalan pembangunan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Dalam mewujudkan pemerintahan yang berkinerja tinggi, Hendri Arnis memberikan tiga penekanan mendasar. Pertama, meningkatkan kedisiplinan ASN sebagai bagian dari pembentukan budaya kerja yang berintegritas dan profesional.

Kedua, mengoptimalkan pencapaian target kinerja dengan mengutamakan hasil nyata. Setiap program dan kegiatan harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif atau menyelesaikan laporan kegiatan.
Ketiga, memperkuat pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Kejelasan pembagian tanggung jawab diperlukan untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan, menghindari kekosongan pelaksanaan tugas, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Selain pembenahan internal, Wali Kota meminta Sekdako segera menyusun peta permasalahan dan menentukan langkah penanganan terhadap berbagai isu strategis di Kota Padang Panjang. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil didasarkan pada kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi penataan ruang, pengelolaan sampah, penanganan kemiskinan, serta perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Penanganan persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan lintas OPD dan dukungan berbagai pemangku kepentingan.
Penyusunan peta masalah diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan skala prioritas, menyelaraskan program antarperangkat daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung lebih terarah dan berkelanjutan.
Menanggapi arahan tersebut, Sekdako Doni Hendra menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat koordinasi di lingkungan Pemko Padang Panjang. Ia menegaskan akan menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Doni Hendra juga berkomitmen mendorong kerja sama lintas OPD, mengurangi ego sektoral, dan membangun pola kerja yang lebih solid. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah daerah membutuhkan kesamaan pemahaman, komunikasi yang efektif, serta komitmen seluruh jajaran untuk mencapai tujuan bersama.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat bergerak seirama dalam menerjemahkan kebijakan kepala daerah menjadi program yang cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Konsolidasi birokrasi menjadi langkah awal untuk memastikan pelaksanaan program unggulan berjalan sesuai sasaran.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Wali Kota Allex Saputra, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri, mantan Pj. Sekdako Kuartini Deti Putri, Ketua Komisi III DPRD Mahdelmi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemko Padang Panjang.
Dengan dilantiknya Doni Hendra sebagai Sekdako definitif, Pemko Padang Panjang diharapkan semakin solid dalam menjalankan roda pemerintahan, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah. Sinergi antara kepala daerah, Sekda, OPD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci mewujudkan Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekkah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah. (Eti)

