Jakarta, Semangatnews.com – Anggaran komunikasi publik Kementerian Koperasi sebesar Rp103 miliar menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran 2027. Menteri Koperasi Ferry Juliantono kemudian meluruskan anggapan bahwa dana tersebut disiapkan secara khusus untuk membuat podcast.
Isu tersebut mencuat dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi pada Selasa (1/9/2026). Dalam rapat itu, anggota Komisi VI Mufti Anam mempertanyakan pos anggaran yang disebut berkaitan dengan podcast, video, dan kegiatan sejenis.
Mufti meminta penjelasan lebih jauh mengenai penggunaan anggaran tersebut. Sorotan semakin mengemuka karena pada saat yang sama Kementerian Koperasi mengajukan tambahan anggaran untuk tahun depan dalam jumlah triliunan rupiah.
Kementerian Koperasi diketahui mengusulkan tambahan anggaran Rp4,53 triliun di atas pagu yang tersedia sebesar Rp742 miliar. Besarnya kebutuhan tambahan dana tersebut membuat parlemen turut menyoroti prioritas belanja kementerian.
Ferry kemudian menjelaskan bahwa angka Rp103 miliar tidak tepat jika disebut sebagai anggaran khusus podcast. Menurutnya, dana tersebut merupakan bagian dari kebutuhan komunikasi publik dan dukungan pelaksanaan tugas Kementerian Koperasi secara lebih luas.
“Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Ferry.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi publik mencakup sejumlah fungsi yang saling berkaitan. Selain produksi dan distribusi konten, terdapat kebutuhan humas, dokumentasi, publikasi, tata usaha, teknologi informasi, hingga infrastruktur.
Menurut Ferry, keberadaan komunikasi publik sangat penting karena kementerian harus menyampaikan berbagai kebijakan kepada masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia. Informasi tersebut mencakup program untuk koperasi yang sudah berjalan maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sedang dikembangkan.
Ferry juga menilai komunikasi pemerintahan membutuhkan tenaga dan pengelolaan profesional. Penyampaian informasi yang tepat dinilai penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui suatu kebijakan, tetapi juga memahami tujuan dan cara memanfaatkannya.
Di sisi lain, sorotan DPR menunjukkan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Setiap pos belanja diharapkan memiliki tujuan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika kementerian mengajukan tambahan anggaran dalam jumlah besar.
Ferry menegaskan pihaknya memahami bahwa anggaran negara harus digunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, seluruh dukungan anggaran komunikasi publik diarahkan agar memiliki efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan hasil yang terukur.
Polemik Rp103 miliar tersebut kini bergeser dari isu anggaran khusus podcast menjadi pembahasan mengenai bagaimana komunikasi publik pemerintah dikelola. Kementerian Koperasi berharap penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa dana tersebut mencakup kebutuhan komunikasi dan operasional pendukung yang lebih luas, bukan semata-mata untuk membuat konten podcast.(*)
