PADANG, SEMANGATNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2024, Jumat, (4/8/2023) di ruang sidang Gedung Bundar Sawahan, Padang, Sumatera Barat.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin memimpin Rapat paripurna dan mendampingi Arnedi Yarmen, Ilham Maulana, Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar dan anggota DPRD Kota Padang.
Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang menyetujui KUA PPAS Tahun Anggaran 2024.
Fraksi DPRD Kota Padang menyampaikan Terhadap KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 melalui juru bicara. Pun Ardi dari Fraksi PKS,
Elly Thrisyanti dari Fraksi Gerindra, Helmi Moesim dari Fraksi Persatuan Bekarya Nasdem. Kemudian Faisal Nasir dari Fraksi PAN, Jumadi dari Fraksi Partai Golkar-PDIP, Mhd Fauzi dari Fraksi Partai Demokrat.
Faisal Nasir, Fraksi PAN menyetujui Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024.
“Apa yang menjadi pembahasan Banggar disetujui bersama TAPD waktu pembahasan dimasukan ke dalam lampiran KUA-PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024,” tegas Faisal Nasir.
Elly Thrisyanti, Fraksi Gerindra menyetujui Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024.
“Penurunan Pendapatan Daerah pada rancangan KUA-PPAS 2024 sebesar 9,19% dari target APBD tahun 2023 seharusnya menjadi perhatian TAPD karena dampaknya sangat besar terhadap program dan kegiatan perangkat daerah,” tegas Elly.
Elly Thrisyanti mengatakan penurunan target pendapatan daerah karena penurunan target PAD sebesar Rp. 230 Milyar atau 24,82%.
“TAPD seakan melakukan pembiaran terhadap usulan Perangkat Daerah menurunkan target pendapatannya dengan cara mengabaikan hasil kajian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil pembahasan perubahan APBD 2023 dalam penetapan target pendapatan serta realisasi pendapatan tahun 2023,” katanya.
Sementara itu, dibandingkan APBD tahun 2023, Anggaran Belanja Daerah pada rancangan KUA-PPAS TA 2024 berkurang sebesar Rp. 218,7 Milyar atau 8,48 %.
Elly Thrisyanti melanjutkan Pengurangan Belanja Daerah ini tentunya berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal yang hanya dialokasikan 6,5% dari total belanja daerah untuk pembangunan fisik infrastruktur.
“Kota Padang masih menghadapi berbagai persoalan dibidang infrastruktur seperti pembangunan jalan, gedung sekolah, sarana kesehatan, antisipasi banjir melalui pembangunan drainase dan perbaikan drainase yang tidak layak, serta sarana perdagangan pasar,” cakap Elly.
Elly Thrisyanti menambahkan Fraksi Gerindra meminta Bappeda dan Dinas PUPR agar melakukan penyusunan dan pembuatan master plan induk kota terkait aliran drainase serta merencanakan revisi penyusunan rencana induk pembangunan kota Padang terkait pembangunan drainase baru guna menyelesaikan masalah banjir di kota Padang.
Elly Thrisyanti menegaskan lagi, Fraksi Gerindra masih belum melihat adanya pengalokasian gaji dan tunjangan guru P3-K meliputi P3K Passing Grade dan P3K tahun 2024 sebanyak 2.309 orang serta kekurangan insentif guru PAUD sebanyak 400 orang lagi.
“Merujuk pada beberapa point tersebut, maka Fraksi Gerindra menarik kesimpulan bahwa kebijakan KUA-PPAS 2024 masih belum fokus dalam penyelesaian target tahun terakhir RPJM 2019-2024,” terangnya.
Selanjutnya menjawab Rencana target Pendapatan Daerah, terutama target PAD rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum optimal dan cendrung terabaikan, sehingga dikhawatirkan pagu indikatif Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2 Trilyun 333 Milyar, tidak akan terealisasi.
Ia menambahkan pelaksanaan Belanja Daerah khususnya pelaksanaan program dan kegiatan, masih belum dilandasi dengan program yang terencana yang akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita serta kesejahteraan bagi masyarakat.
“Belanja daerah masih terjebak dalam pemenuhan belanja pegawai dan kebutuhan rutin kantor serta menyisakan sedikit buat pembangunan fisik,” tambah Elly.
Fraksi PKS melalui jubirnya Pun Ardi mengatakan, target PAD tahun 2024 sebesar Rp.706.8 Milyar. Ini mengambarkan pengelolaan keuangan daerah disektor PAD seperti lepas kendali dari target RPJMD yang sudah ditetapkan.
“Keadaan seperti ini, tentu menjadi catatan penting terhadap target kinerja pemerintah kota tahun 2024 mendatang. Besarnya belanja APBD dikisaran Rp. 2,368 triliun,” ungkap Pun Ardi.
Pun Ardi melanjutkan Pendapatan Asli Daerahnya hanya diangka 706,8 Milyar Rupiah, maka tentu kota Padang perlu melakukan terobosan untuk meningkatkan PAD. Namun di sisi lain tidak membebankan masyarakat.
“Caranya tentu dengan mengenjot investasi daerah melalui PMA dan PMDN, sehingga bisa mengangkat ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dan sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat daerah,” cakapnya.
Pun Ardi melanjutkan lagi, karena keyakinan Pendapatan daerah yang under-estimate dari target RPJMD 2019-2024, dari awalnya 1 Trilyun-an menjadi 706,8 Milyar atau defisit target sebesar Rp.293,2 Milyar.
“Maka bisa dipastikan bahwa Belanja Daerah tahun 2024 secara dominan hanya bisa untuk memenuhi aktivitas rutin pemerintah, yang semuanya tergambar pada membengkaknya belanja operasi sebesar 2,201 Trilyun, dimana lebih dari separohnya adalah untuk Belanja/gaji Pegawai,” pungkasnya.
“Ini berbanding terbalik dengan alokasi belanja pembangunan hanya sebesar Rp.155,8 Milyar atau sebesar 6,58 % terhadap total belanja,” ungkapnya.
“Rendahnya belanja infrastruktur daerah ini tentu memprihatinkan kita semua, ditengah banyaknya kebutuhan pembiayaan pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan banjir, perbaikan jalan, pengawasan lingkungan hidup, permasalahan transpotasi kota, penanggulangan kemiskinan, pemenuhan layanan dasar, dan lain-lain,” katanya.
Wakil Walikota Padang Ekos Albar mengatakan, KUA PPAS APBD tahun 2024 ini terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.
“Dalam menetapkan target pendapatan daerah, kebijakan umum yang ditetapkan adalah penetapan target pendapatan daerah diupayakan secara rasional dengan mempedomani penerimaan tahun lalu, potensi yang ada, serta asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah,” jelasnya.
Ekos melanjutkan, Pada tahun 2024, pendapatan daerah rencana sebesar Rp. 2,342 triliun. Sumber nya dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.706,83 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp.1,632 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.3,528 miliar.
Sedangkan untuk kebijakan belanja daerah secara umum ditetapkan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 dengan pengalokasian belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan dengan memperhatikan kecukupan anggaran.
Sehingga dalam implimentasinya dapat menunjang pencapian target program dan kegiatan yang didistribusikan kedalam urusan wajib dan pilihan yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
“Pada KUA-PPAS tahun 2024 ini rencana anggaran belanja sebesar Rp.2,368 triliun. Alokasi untuk belanja operasi sebesar Rp. 2,201 triliun, belanja modal sebesar Rp.155,831 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp.11,809 miliar,” tuturnya.
Tambahnya, selisih antara pendapatan dan belanja daerah terjadi defisit sebesar Rp.25,7 miliar. Defisit ini tertutupi dengan pembiayaan daerah netto sebesar 25,7 miliar, sehingga APBD Kota Padang tahun 2024 dalam posisi berimbang. (*)
