DPRD Kota Padang Gelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Walikota Padang Tahun 2022

oleh -

SEMANGATNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rekomemdasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 Walikota Padang, di ruang sidang Gedung Bundar Sawahan, Senin (18/4).

Di sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana, Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Padang Tahun 2021, yaitu:

Fraksi Gerindra yang disampaikan Muzni Zein mengatakan rendahnya realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di setiap tahunnya.

“Peningkatan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direkomendasikan kepada Walikota agar segera menurunkan Tim Pengawas Fungsional Daerah guna pemeriksaan kesesuian target pendapatan dengan mekanisme pungutnya dilapangan termasuk prosedur dan tata kelola pajak dan retribusi daerah agar secara dini dapat dievaluasi penyimpangan yang terjadi dan upaya perbaikan kedepannya dalam mencapai target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Baca Juga:  Di Masjid Ar Raudhah, Pesantren Ramadhan 2022 Resmi Dibuka Firdaus Ilyas

Lebih jauh ia mengatakan penyampaian rancangan pendapatan daerah dan dalam pembahasan RAPBD, kami merekomendasikan agar kedepan target Pendapatan yang diusulkan tersebut haruslah benar benar merupakan perkiraan yang terukur dan rasional dari potensi sebenarnya dilapangan yang wajar sehingga target dapat tercapai.

“Kepada Walikota, target Pendapatan yang diusulkan tersebut haruslah benar benar merupakan perkiraan yang terukur dan rasional dari potensi real dilapangan yang wajar sehingga dapat tercapai,” katanya.

Baca Juga:  Tausiyah UAS di Masjid Raya Sumbar di Hadiri Puluhan Ribu Jamaah

Ia menambahkan, mengingat PAD merupakan indikasi terhadap derajat kemandirian keuangan sebuah daerah dan indikatornya juga mudah diukur melalui berapa persen realisasinya dari target yang telah ditetapkan dapat dicapai, namun karena koordinator pengelolaan pendapatan daerah ini belum pas penempatannya maka pengelolaan pendapatan daerah berjalan sendiri sendiri oleh masing masing OPD pemungut pendapatan daerah.

No More Posts Available.

No more pages to load.