DPRD Kota Padang Gelar Pembahasan KUPA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021

oleh -

DPRD Kota Padang Gelar Pembahasan KUPA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021

Semangatnews, Padang – Sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Padang dijadwalkan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020. terhitung tanggal 10 – 12 Agustus 2020.

Menurut Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani pembahasan KUPA PPAS ini oleh seluruh komisi bersama mitra kerja terkait. Masing-masing komisi dikawal pembahasannya oleh para Asisten Setdako Padang di setiap komisi.

Sebelumnya pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD setempat, Kamis lalu (6/8/2020), Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa secara resmi menyampaikan rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Hendri Septa menyebutkan, penyusunan KUPA-PPAS TA 2020 ini merupakan tahap awal proses penyusunan Perubahan APBD Kota Padang TA 2020. Selanjutnya akan diteruskan dengan PPAS Perubahan APBD TA 2020.

“KUPA dan PPAS Perubahan yang kami sampaikan hari ini adalah dalam rangka efektivitas proses pembahasannya dan hal tersebut sesuai dengan Permendagri No. 33 Tahun 2019,” sebutnya.

Ia menjelaskan, alasan dilakukannya KUPA-PPAS-P TA 2020 disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya pertama karena terjadinya penyesuaian terhadap rancangan APBD, kemudian penyesuaian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19.

Ketiga adalah untuk penyesuaian terhadap dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Ini sesuai dengan Permenkeu No. 19 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, DAU dan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Kemudian juga disertai Permenkeu dan Perpres serta aturan pemerintah lainnya,” ujarnya.