Jakarta, Semangatnews.com – PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) bersama BP-AKR memutuskan mundur dari kesepakatan pembelian base fuel dari Pertamina, memicu reaksi publik dan pemerintah. Alasan utama pembatalan adalah adanya kandungan etanol sebesar 3,5% dalam base fuel yang ditawarkan Pertamina.
Dalam rapat dengar pendapat, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, menyebut bahwa etanol 3,5% tersebut dianggap belum memenuhi standar teknis yang diinginkan oleh pihak swasta. Meskipun secara regulasi kandungan etanol hingga 20% masih diperbolehkan, spesifikasi internal perusahaan penyalur SPBU menolak kandungan tersebut.
Menanggapi keputusan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah hanya memfasilitasi komunikasi antar badan usaha. “B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya … hanya memberikan guidance,” ujarnya saat ditemui di Kantor BPH Migas.
Bahlil juga memastikan bahwa pasokan BBM nasional saat ini aman dan cukup untuk sekitar 18–21 hari jika diperlukan. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk panik soal kelangkaan bahan bakar.
Direktur Vivo, Leonard Mamahit, mengungkap bahwa pembatalan terjadi karena Pertamina tidak mampu memenuhi beberapa syarat teknis yang diajukan oleh perusahaan tersebut. Meski demikian, kerja sama di masa depan tetap terbuka jika spesifikasi bisa disesuaikan.
Pihak BP-AKR menyatakan hal serupa. Vanda Laura, perwakilan BP-AKR, menyebut bahwa ketidaksesuaian kepatuhan produk menjadi hambatan. Akibatnya, puluhan SPBU mereka, khususnya di Jabodetabek, sudah berhenti menjual beberapa varian BBM.
Pertamina sendiri menyatakan bahwa kandungan etanol dalam base fuel adalah praktik yang lumrah dalam industri migas global. Corporate Secretary Pertamina, Roberth MV Dumatubun, menyebut etanol hingga 10% pun dipakai di banyak negara sebagai upaya pengurangan emisi.
Pets perusahaan SPBU swasta seperti Shell juga disebut masih membahas kerja sama B2B impor base fuel dengan Pertamina. Namun, negosiasi itu berjalan lambat karena masalah teknis dan administratif internal.
Batalnya kesepakatan ini menimbulkan sejumlah spekulasi: apakah ini hanya persoalan teknis atau juga berkaitan dengan dominasi pasar dan strategi petrokimia nasional.
Meski keretakan terjadi, pemerintah dan perusahaan masih punya ruang perbaikan. Dengan pengaturan spesifikasi yang lebih fleksibel dan komunikasi intens, kemungkinan kesepakatan baru bisa tercapai tanpa mengganggu stabilitas pasokan energi domestik.(*)
