Jakarta, Semangatnews.com – Peta politik Israel mengalami perubahan besar setelah Presiden Isaac Herzog memberikan kesempatan kepada Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru. Mantan Kepala Staf Militer Israel tersebut memperoleh dukungan mayoritas anggota parlemen dalam konsultasi politik pascapemilihan umum yang berlangsung pada 27 Oktober 2026.
Penunjukan Eisenkot menjadi perkembangan penting dalam persaingan politik melawan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Setelah bertahun-tahun memimpin Israel, Netanyahu kini menghadapi ancaman kehilangan jabatan karena koalisi pendukungnya tidak lagi memiliki jumlah kursi yang cukup untuk mengamankan mayoritas parlemen.
Berdasarkan hasil konsultasi dengan berbagai partai, Eisenkot memperoleh rekomendasi dari 67 anggota Knesset. Sementara itu, Netanyahu hanya mendapatkan dukungan dari 46 anggota parlemen. Perbedaan jumlah dukungan tersebut membuat Eisenkot dinilai memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan mandat pembentukan pemerintahan.
Salah satu faktor yang memperkuat posisi Eisenkot adalah dukungan dari partai-partai yang mewakili masyarakat Arab di Israel. Partai Ra’am yang memiliki delapan kursi dan aliansi Joint List dengan 11 kursi menyatakan dukungan terhadap Eisenkot dalam proses penentuan kandidat pembentuk pemerintahan.
Dukungan kedua partai tersebut membuat posisi Eisenkot semakin kuat dalam perhitungan politik di Knesset. Namun, dukungan itu juga menghadirkan tantangan karena sejumlah partai dalam kubu oposisi masih memiliki keberatan terhadap kemungkinan bekerja sama secara langsung dengan kelompok politik Arab.
Di sisi lain, Netanyahu menghadapi persoalan internal dalam blok pendukungnya. Partai-partai ultra-Ortodoks yang sebelumnya menjadi bagian penting dari koalisinya mulai menunjukkan perbedaan sikap, terutama terkait kebijakan pengecualian wajib militer bagi pria dari komunitas ultra-Ortodoks.
Partai United Torah Judaism bahkan tidak memberikan rekomendasi kepada kandidat mana pun dalam konsultasi dengan Presiden Herzog. Sikap tersebut menjadi keuntungan bagi kubu oposisi karena memperlihatkan bahwa dukungan terhadap Netanyahu tidak lagi sepenuhnya solid.
Eisenkot kini dihadapkan pada beberapa pilihan untuk membangun pemerintahan. Salah satunya adalah membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan eksternal partai-partai Arab. Pilihan lainnya adalah menjalin kesepakatan dengan partai ultra-Ortodoks yang memiliki total 13 kursi sehingga dapat membantu memenuhi persyaratan mayoritas parlemen.
Namun, kedua pilihan tersebut memiliki hambatan politik masing-masing. Kerja sama dengan partai Arab berpotensi memicu penolakan dari sejumlah sekutu Eisenkot, sedangkan kesepakatan dengan kelompok ultra-Ortodoks mengharuskannya berkompromi mengenai kebijakan wajib militer yang selama ini menjadi persoalan sensitif di Israel.
Selain itu, terdapat kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan nasional dengan melibatkan Partai Likud yang dipimpin Netanyahu. Akan tetapi, skenario tersebut juga dinilai sulit terwujud karena Eisenkot sebelumnya telah menunjukkan penolakan terhadap kepemimpinan Netanyahu dan sejumlah kebijakan pemerintahan sayap kanan.
Eisenkot sendiri menyatakan akan melakukan segala upaya untuk membentuk pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Israel. Ia juga mengisyaratkan perlunya pemerintahan darurat nasional di tengah situasi politik dan keamanan yang masih penuh ketidakpastian.
Kini, Eisenkot memiliki waktu 28 hari setelah menerima mandat resmi, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari, untuk menyelesaikan negosiasi politik. Keberhasilannya akan membuka babak baru kepemimpinan Israel sekaligus mengakhiri dominasi politik Netanyahu. Sebaliknya, kegagalan mencapai kesepakatan dapat membuat Israel kembali menghadapi kebuntuan politik dan membuka kemungkinan pemilihan umum berikutnya.(*)
