Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Angka tersebut mendapat perhatian dari anggota DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang mengingatkan perlunya strategi lebih kuat agar target tersebut dapat dicapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.
Target tersebut tercantum dalam RAPBN 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR RI pada Jumat (14/8/2026). Dalam rancangan tersebut, pemerintah juga mematok inflasi 2,5 persen, nilai tukar rata-rata Rp17.500 per dolar AS, serta defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap PDB.
Bamsoet menyebut target pertumbuhan 6 persen bukan pekerjaan mudah. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 berada di level 5,29 persen secara tahunan. Artinya, pemerintah harus menyiapkan sejumlah kebijakan tambahan untuk mempercepat laju ekonomi pada tahun mendatang.
Menurut Bamsoet, kualitas pertumbuhan harus menjadi perhatian utama. Pertumbuhan ekonomi dinilai belum cukup apabila tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, kenaikan pendapatan masyarakat, serta peningkatan aktivitas usaha di berbagai daerah.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat kepercayaan pelaku usaha. Kepastian hukum dan regulasi, kemudahan berusaha, stabilitas ekonomi, serta pembangunan infrastruktur harus menjadi bagian dari strategi untuk mendorong investasi.
Bamsoet menilai investasi memiliki posisi penting dalam mengejar target pertumbuhan. Masuknya modal baru dapat mendorong kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas industri, sekaligus menciptakan efek berganda bagi sektor ekonomi lainnya.
Namun, pertumbuhan tidak boleh hanya bertumpu pada investasi skala besar. Dunia usaha nasional dan UMKM juga perlu mendapatkan dukungan agar mampu menjadi bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah sektor yang selama ini menjadi penopang perekonomian juga perlu terus diperkuat. Konsumsi masyarakat, industri pengolahan, ekspor, hilirisasi, pariwisata, ekonomi digital, dan UMKM dinilai harus dikembangkan secara terintegrasi agar menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat.
Bamsoet juga mengingatkan pemerintah agar menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal. RAPBN 2027 mencatat rencana pendapatan negara sekitar Rp3.426 triliun, sementara belanja negara diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun.
Menurut dia, setiap rupiah dalam APBN harus diarahkan kepada program yang memberikan dampak besar. Efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan secara membabi buta hingga mengurangi pembiayaan sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Delapan agenda prioritas pemerintah, termasuk pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa, dan pengurangan kemiskinan, dinilai perlu diwujudkan dengan indikator keberhasilan yang jelas.
Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak, Bamsoet berharap target pertumbuhan 6 persen tidak sekadar menjadi angka makroekonomi. Target tersebut harus diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, terbukanya lapangan pekerjaan, berkembangnya UMKM, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.(*)
