Jakarta, Semangatnews.com – Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan mengambil keputusan menghentikan operasional 833 dapur secara permanen. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola agar kualitas layanan semakin terjamin.
Keputusan itu diumumkan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa penghentian dilakukan terhadap dapur yang terbukti tidak memenuhi standar meskipun telah diberikan kesempatan melakukan perbaikan.
Menurut BGN, berbagai pelanggaran ditemukan selama proses pengawasan berlangsung. Permasalahan meliputi aspek kebersihan, sanitasi, fasilitas pendukung, hingga pengelolaan operasional yang belum sesuai dengan ketentuan lembaga.
Pemerintah menilai standar keamanan pangan menjadi prioritas utama karena Program Makan Bergizi Gratis menyasar jutaan penerima manfaat dari kalangan pelajar dan kelompok yang membutuhkan asupan gizi berkualitas.
Sudaryono menegaskan bahwa penghentian permanen merupakan bentuk penegakan aturan. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, dapur yang telah ditutup tidak lagi menerima pembayaran operasional dari pemerintah.
Langkah tegas tersebut diharapkan memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh mitra penyelenggara agar selalu mematuhi standar yang berlaku. Pemerintah tidak ingin kualitas layanan dikompromikan oleh kelalaian pengelola.
Selain penutupan dapur, BGN juga terus memperkuat sistem pengawasan melalui inspeksi rutin dan evaluasi berkala. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan berlangsung sesuai prosedur.
Program MBG sendiri tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, pembenahan tata kelola dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberhasilan pelaksanaan program dalam jangka panjang.
BGN juga mendorong seluruh mitra yang masih beroperasi agar meningkatkan kualitas fasilitas, kebersihan, serta kepatuhan terhadap seluruh regulasi. Pemerintah berharap standar yang diterapkan dapat dipenuhi secara konsisten.
Ke depan, proses pengawasan diperkirakan akan semakin ketat seiring perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. Evaluasi berkala akan terus dilakukan sebagai bentuk pengendalian mutu layanan kepada masyarakat.
Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga pada kemampuan setiap penyelenggara dalam menjaga kualitas, keamanan pangan, dan akuntabilitas pelayanan bagi masyarakat.(*)
