PADANG, SEMANGATNEWS.COM – Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) tampil dengan tegas ketika sekitar 30 anggota kelompok tersebut datang ke kantor DPRD Sumatera Barat pada Selasa, (19 /9/2023). Kedatangan mereka bertujuan untuk menyuarakan aspirasi terkait konflik agraria yang mengguncang pulau Rempang, Batam, dan Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Juru Bicara FMM, Drs. Ibnu Aqil Ghani, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan sengketa lahan di pulau Rempang, Batam, serta membatalkan rencana Proyek Strategis Nasional yang terkait. FMM juga menuntut permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Melayu atas peristiwa yang telah merenggut harta dan nyawa.
Ibnu Aqil Ghani menegaskan, “Masyarakat Kampung Melayu Tua Rempang Batam adalah penduduk asli pribumi Indonesia yang keberadaannya tidak boleh diusik apalagi diusir dari negeri sendiri.”
Selain itu, FMM juga mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk bersikap pro-rakyat dalam menyelesaikan sengketa lahan di Air Bangis, Pasaman Barat. Mereka berharap Pemprov Sumatera Barat dapat menjaga batas-batas tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat, dengan harapan insiden yang terjadi di Rempang Batam tidak akan terulang di Air Bangis.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Irsyad Safar, yang menerima rombongan FMM, mengklarifikasi bahwa konflik agraria di Rempang Batam bukan merupakan tupoksi DPRD Sumatera Barat. Namun, mereka tetap akan mendukung dan memperhatikan isu tersebut.
Terkait sengketa di Air Bangis, Irsyad Safar menjelaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencapai kesepakatan untuk membentuk forum rapat bersama guna mengatasi masalah sengketa lahan yang terjadi di Air Bangis. (Qan)
