Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Minta Gubernur Copot Kepala Bappeda, Kadis PUPR dan Kadis Pendidikan

oleh -

Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Minta Gubernur Copot Kepala Bappeda, Kadis PUPR dan Kadis Pendidikan

Semangatnews,Padang-Fraksi Gerindra DPRD Sumbar meminta Gubernur segera mengganti alias mencopot tiga Kepala OPD yakni Kepala Bappeda, Kadis PUPR dan Kadis Pendidikan.

Permintaan penggantian pejabat eseleon II ini disampaikan Ketua Fraksi Gerindra Hidayat saat memberikan laporan pandangan akhir Fraksi Gerindra terhadap rekomendasi Panitia Khusus LKPJ Gubernur tahun 2019 di ruang sidang utama DPRD, Kamis (28/5).

Rapat kerja pembahasan akhir terhadap LKPJ tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi dan dihadiri Sekda Provinsi Sumbar, Alwis beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta anggota Pansus LKPJ, Ketua ketua Fraksi serta Tenaga Ahli DPRD.

Dikatakan Hidayat, usulan penggantian Kepala Bappeda bukan tanpa alasan. Sebab keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Lembaga paling strategis dalam merancang, merencanakan dan  menyusun serta menjabarkan misi visi Kepala Daerah ke dalam program program kegiatan pemerintahan daerah.

“Sebagai arsitektur pembangunan daerah, Kepala Bappeda kami nilai gagal melakukan konsolidasi kebijakan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan perangkat daerah atau OPD, sehingga pelaksanaan kegiatan kegiatan strategis tidak terlaksana optimal yang berakhir pada tidak tercapainya target kinerja pembangunan di berbagai sektor, terutama pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,83%  pada tahun 2019 di RPJMD tapi realisasinya tidak tercapai,” jelas Hidayat. Paling terasa sebutnya adalah tumpang tindih kegiatan di beberapa dinas, untuk kegiatan yang nyaris sama tujuannya justru terdapat di beberapa dinas.

“Itu tugas Bappeda untuk menyisir usulan kegiatan dari dinas dinas agar tidak tumping tindih sehingga program dapat lebih bermanfaat  dan penggunaan anggaran lebih efisien. Termasuk juga soal mendisain program kegiatan satu tahun anggaran, yang kami nilai belum mengacu kepada skala prioritas yang lebih mengutamakan manfaatnya. Ada persoalan pada manajemen dan sistem perencanaan pembangunan daerah yang belum transparan”, tukas Hidayat.