Jakarta, Semangatnews.com – Gelombang penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menguat di kalangan buruh. Ribuan pekerja dari berbagai daerah dijadwalkan turun ke jalan pada 29 dan 30 Desember 2025 untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap kebijakan upah yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan buruh.
Aksi demonstrasi tersebut akan dipusatkan di kawasan strategis ibu kota, termasuk sekitar Istana Negara dan Gedung DPR RI. Para buruh menilai penetapan UMP 2026 tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat inflasi yang tinggi.
Konfederasi serikat pekerja bersama organisasi buruh lainnya menjadi motor penggerak aksi ini. Mereka menegaskan bahwa perjuangan tersebut merupakan bentuk aspirasi kolektif pekerja yang merasa upah minimum saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak.
Salah satu sorotan utama buruh adalah selisih antara UMP yang ditetapkan dengan perhitungan kebutuhan hidup layak. Buruh menilai angka upah minimum masih tertinggal dibandingkan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya, mulai dari kebutuhan pangan, perumahan, hingga transportasi.
Pada hari pertama aksi, massa buruh diperkirakan akan berkumpul sejak pagi hari dan melakukan long march menuju pusat pemerintahan. Aksi ini direncanakan berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.
Aksi lanjutan pada hari kedua diprediksi akan diikuti oleh jumlah massa yang lebih besar. Buruh dari daerah penyangga ibu kota disebut akan turut bergabung, sehingga konsentrasi massa diperkirakan meningkat secara signifikan.
Selain menolak UMP 2026, buruh juga menyoroti kebijakan upah sektoral di sejumlah daerah yang dianggap tidak sesuai dengan rekomendasi dan aspirasi pekerja. Mereka menilai proses penetapan upah belum sepenuhnya melibatkan perwakilan buruh secara adil.
Para pimpinan serikat pekerja menegaskan bahwa aksi ini bukan semata bentuk penentangan, melainkan upaya mendorong dialog yang lebih serius antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Buruh berharap ada ruang negosiasi untuk meninjau kembali kebijakan upah.
Di sisi lain, rencana aksi dua hari ini diperkirakan berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar lokasi demonstrasi. Pemerintah daerah dan aparat keamanan telah menyiapkan langkah antisipasi guna meminimalkan gangguan terhadap layanan publik.
Buruh juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum jika tuntutan mereka tidak mendapatkan respons. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari perjuangan konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak pekerja secara legal.
Aksi penolakan UMP 2026 ini mencerminkan dinamika hubungan industrial yang masih menghadapi tantangan serius. Isu pengupahan kembali menjadi persoalan krusial menjelang pergantian tahun dan penerapan kebijakan baru.
Di tengah situasi tersebut, publik menanti sikap pemerintah dalam merespons tuntutan buruh. Dialog yang konstruktif diharapkan dapat menjadi jalan keluar agar kebijakan upah ke depan mampu menjamin kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.(*)
