Gubernur Sumbar, Butuh Pengawasan Keuangan Daerah oleh BPKP, KPK dan APIP Dalam Pengelolaan Keuangan Yang Benar

oleh -

SEMANGATNEWS.COM – Peran BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentunya sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah untuk memastikan potensi PAD telah teridentifikasi, pendapatan Daerah dari sektor PAD. Dan dengan berbagai program sektor pertanian dengan 10 persen terjadi peningkatanan pendanaan yang perlu teridentifikasinya risiko-risiko/fraud yang mungkin terjadi dalam pengelolaan PAD.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan Dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran, Kamis (3/6/2021).

Baca Juga:  Polres Tanah Datar Tangkap Tiga Pengedar Shabu

Rakorwasin itu diikuti oleh Ketua KPK diwakili oleh Kepala Satgas Pencegahan Korsup Wilayah I, Arief Nurcahyo, Kepala BPKP pusat yang diwakili Deputi Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, Inspektur Jenderal Kemendagri diwakili oleh Inspektur III Elfin Elyas, Bupati / Walikota se – Sumbar, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Ichsan Fuady, Sekretaris Daerah se Sumbar dan para pejabat lingkungan oemprov Sumbar yang mengikuti acara ini secara langsung maupun virtual (daring).

Gubernur Mahyeldi lebih lanjut mengatakan, pangan merupakan persoalan yang tak akan pernah habis-habisnya. mengingat pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial dan menjadi hak asasi manusia. Oleh karena itu, ketersediaan pangan bagi masyarakat luas, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau stakeholder lainnya, harus selalu terjamin dengan jumlah yang cukup, bergizi, aman dan terjangkau, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

No More Posts Available.

No more pages to load.