Gubernur Sumbar Harapkan BPJS Koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait Kepesertaan Masyarakat Kurang Mampu

oleh -

SEMANGATNEWS.COM – Gubenur Sumatera Barat Mahyeldi meminta BPJS untuk berkoordinasi dengan kabupaten dan kota untuk memastikan tanggungan kepesertaan masyarakat kurang mampu yang keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

“Data ini basisnya di kelurahan dan nagari karena itu BPJS harus bisa berkoordinasi dengan kabupaten dan kota terkait data masyarakat miskin yang kepesertaannya tidak lagi ditanggung APBN karena telah keluar dari DTKS,” katanya saat menerima audiensi direksi BPJS Sumbar di Istana Gubernur, Jumat (24/9/2021).

Baca Juga:  Sumbar Siapkan Dana Pendamping untuk Pengembangan Dua TPA Antisipasi Persoalan Sampah

Ia menyebut akan membantu menfasilitasi agar validasi data tersebut bisa dilakukan supaya tidak ada masyarakat kurang mampu yang tidak tertampung dalam program JKN melalui BPJS Kesehatan.

“Kita akan bawa wacana ini dalam Rakor Kepala Daerah agar informasinya tersampaikan dan segera bisa diantisipasi,” ujarnya.

Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar mendukung upaya agar tidak ada masyarakat kurang mampu yang tidak tertanggung kepesertaan BPJS-nya.

Baca Juga:  Rampungkan Persiapan, Esok Kafilah Sumbar Siap Ikuti Lomba

Sementara itu Deputi Direksi BPJS Wilayah Riau, Kepri, Sumbar dan Jambi Eddy Sulistijanto Hadie mengatakan DTKS Kementerian Sosial bersifat dinamis sesuai kondisi. Ada data yang keluar dan ada data masyarakat kurang mampu yang masuk.

“Kepesertaan BPJS masyakat kurang mampu yang ditanggung melalui APBN berdasarkan DTKS. Kalau ada yang dikeluarkan, otomatis kepesertaannya juga ditangguhkan,” ujarnya.

Baca Juga:  Sumbar Butuh SDM Jitu Pasna Guna Percepatan Rekonstruksi

BPJS berharap jangan sampai ada kepesertaan masyarakat kurang mampu itu yang ditangguhkan, salah satu solusi adalah menampung kebutuhan anggaran kepesertaan melalui APBD.

No More Posts Available.

No more pages to load.