Gugatan Hendrajoni-Hamdanus Kandas Lagi: MK Nyatakan Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon

oleh -

Gugatan Hendrajoni-Hamdanus Kandas Lagi:
MK Nyatakan Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon

SEMANGATNEWS.COM-Untuk kedua kalinya gugatan sengketa Pilkada 2020 yang diajukan Hendrajoni-Hamdanus kandas di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut menyusul dibacakan putusan terhadap perkara 148/PHP.BUP-XIX/2021.

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang mengadili Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh mantan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni-Hamdanus melalui kuasa hukum Oktavianus Rizwa, Zenwen Pador dan Muhammad Arif.

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK, Anwar Usman, yang disiarkan melalui chanel Youtube MK, Selasa (31/8) itu, MK menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, karena gugatan diajukan setelah Bupati terpilih Rusma Yul Anwar dilantik Gubenur Sumatera Barat, 26 Februari 2021

Baca Juga:  Pelaksanaan Gebyar Sumdarsin Kecamatan Payakumbuh Selatan Dan SMUN 2 Ramai Dan Lancar

“Dalam Pokok Permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Anwar di Ruang Sidang Pleno MK.

Sebelumnya, PHP Pilkada Pesisir Selatan dengan Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan Hendrajoni dan Hamdanus, juga gagal di MK.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Epaldi Bahar mengajak semua pihak menghormati putusan MK.

” Kita harus menghormati Putusan MK karena merupakan peradilan yang diamanatkan untuk mengadili sengketa Pilkada,” katanya.

Baca Juga:  Debat Salafi - Aswaja, Ini Pesan MUI

Lebih lanjut dikatakan, sebagai Termohon KPU Kabupaten Pesisir Selatan, bertanggungjawab untuk membuktikan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan Tahun 2020, terutama terkait dengan objek sengketa, telah kami laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

No More Posts Available.

No more pages to load.