Jakarta, Semangatnews.com – Kekecewaan Menkeu Purbaya terhadap kebijakan Bank Indonesia kini menjadi sorotan utama kebijakan ekonomi nasional. Ia menyebut bahwa moneter yang ketat telah mempersempit ruang fiskal dan menahan laju pemulihan ekonomi.
Menurutnya, kebijakan moneter BI selama ini menyebabkan likuiditas mengetat — uang primer malah menyusut — padahal di tengah krisis global dan perlambatan ekonomi, yang dibutuhkan adalah relaksasi agar peredaran uang lancar.
Purbaya mengaku bahwa stimulus fiskal sudah dijalankan penuh: penempatan dana pemerintah di bank-bank nasional, percepatan belanja publik, serta berbagai program untuk dorong konsumsi dan investasi. Namun, tanpa dukungan moneter, langkah itu dianggap belum cukup.
Ia mendesak BI untuk mengurangi ketergantungan pada instrumen penyerapan dana agar dana bank bisa kembali disalurkan ke sektor riil lewat kredit kepada UMKM dan usaha produktif.
Lebih jauh, Purbaya ingin agar BI dan pemerintah memperkuat sinergi kebijakan: fiskal dan moneter harus saling mendukung. Kebijakan moneter yang terlalu kaku saat fiskal digenjot bisa menjadi kontradiksi dan menurunkan efektivitas stimulus.
Menanggapi hal ini, pihak BI berulang kali menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan inflasi. Bank sentral berargumen bahwa meskipun relaksasi moneter bisa membantu likuiditas, terlalu longgar bisa meningkatkan risiko inflasi dan mengganggu keseimbangan makro.
Kondisi ini menjadikan hubungan antara fiskal dan moneter sebagai tarik-ulur penting. Pemerintah ingin dorong pertumbuhan cepat, sementara BI bertugas menjaga stabilitas. Persoalannya: bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan likuiditas dan kestabilan ekonomi.
Para pengamat memandang bahwa kritik Purbaya mencerminkan dilema klasik: dalam masa krisis atau pemulihan, berapa besar penekanan pada stimulasi moneter versus kestabilan inflasi dan nilai tukar. Keputusan ini akan sangat menentukan arah ekonomi Indonesia 2026 ke depan.
Satu hal yang disepakati banyak pihak: koordinasi yang baik antara pemerintah dan BI mutlak diperlukan. Bila kebijakan fiskal dan moneter bisa berjalan selaras, peluang mencapai target pertumbuhan ambisius bisa terbuka — tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.
Akhirnya, dinamika ini menegaskan bahwa ekonomi Indonesia hari ini berada di persimpangan: antara kebutuhan untuk bangkit cepat dan kehati-hatian menjaga pondasi. Bagaimana bank sentral dan pemerintah merespon — akan menentukan arah masa depan ekonomi nasional.(*)
