*Harga Minyak (Selalu) Membuat Gejolak*
Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi
SEMANGATNEWS.COM. Ada apa sebenarnya dengan harga minyak dan gas bumi (Migas) serta Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selalu membuat gejolak? Padahal, dalam teori ekonomi sejatinya ada hukum ekonomi sebab akibat. Adalah hal yang berlaku umum misalnya permintaan (_demand_) atas penawaran (_supply_) sangat dipengaruhi oleh kuantitas komoditas.
Hanya saja, harga keekonomian dunia sebagai patokan (_benchmark_) untuk komoditas tertentu tetap menjadi acuan. Apalagi, konsumsi komoditas yang diperdagangkan di pasar dunia tersebut tidak dapat dipenuhi oleh produksi di dalam negeri. Dengan kata lain, harus mengimpor komoditasnya dari negara lain yang memiliki produksi melebihi konsumsinya. Ditambah lagi, oleh adanya tekanan geopolitik sebagaimana konflik USA-Israel dengan Iran jelas ada pengaruh signifikan atas fluktuasi harga minyak dunia.
Namun untuk beberapa komoditas atau cabang-cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta menjadi kuasa negara tentu terdapat pengecualian. Dalam perspektif pengecualian inilah, pemerintah harus mengintervensinya sesuai perintah Pasal 33, ayat 2 UUD 1945. Intervensi itu, diantaranya adalah mengenai kebijakan harga dasar migas (_Indonesian Crude Price_/ICP), harga BBM subsidi dan kuota atau jatah alokatif sesuai kategorisasi/wilayah. Yang lainnya terkait kebijakan harga BBM non subsidi yang harus mengikuti pasar.
*Solusi Disparitas Harga*
Pertanyaannya, mengapa setiap kenaikan harga BBM di dalam negeri publik atau konsumen selalu reaktif dan bergolak? Sementara, sebab akibat hukum ekonomi atas permintaan dan penawaran suatu barang/jasa di pasar sudah dipahami publik. Terlebih, untuk BBM bersubsidi pemerintah cq. Kementerian ESDM telah menetapkan aturan ketat (_highly regulated_) ketentuan dan formulasi harganya. Yaitu, terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2024 (Permen ESDM 10/2024) yang merupakan Oerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
**
Mengapa hanya harga BBM non subsidi yang harus disesuaikan? Tidak lain, mengikuti perkembangan mekanisme pasar minyak dunia. Ketentuan dan mekanisme ini telah diatur oleh Keputusan Menteri ESDM No.245 tahun 2022. Pertamax series sebagai produk BBM non subsidi yang juga perjualbelikan oleh badan usaha atau korporasi swasta juga mengikuti ketentuan kebijakan ini.
Penyesuaian harga secara logis juga dipengaruhi oleh kondisi geopolitik terkini. Yaitu, Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak mentah dan BBM yang membutuhkan modal tambahan (_excess capital_). Atau biaya yang diperlukan dalam proses bisnis distribusi energi dari aspek hulu ke hilir semakin meningkat. Jika, harga tidak disesuaikan dengan kondisi pasar tentu dalam jangka panjang, akan muncul tekanan terhadap keberlanjutan bisnis dan investasi sektor energi nasional.
Jelas, tidak semua BBM mengalami ketentuan mekanisme harga pasar minyak dan BBM dunia. Sebab, masih tersedia pilihan energi yang memperoleh alokasi subsidi dari pemerintah melalui APBN. BBM subsidi dan kompensasinya diarahkan untuk kelompok masyarakat tertentu. Hanya, kelompok masyarakat tertentu berdasar ketentuan berlaku saja yang masih berhak memperoleh berbagai skema subsidi energi.
**
Lalu, bagaimana seharusnya publik menyikapi fluktuasi harga keekonomian komoditas yang diperdagangkan di dunia (_global market_), khususnya Migas dan BBM? Seharusnya sebagai perusahaan pada umumnya (korporasi) PT. Pertamina juga diberikan keleluasaan (diskresi) dalam menetapkan harga BBM. Hal ini akan membuat fleksibilitas atas pengaruh gejolak harga keekonomian migas dunia yang di luar kendali BUMN Pertamina.
Selain itu, terkait impor migas dan BBM penugasan kepada Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BLU LEMIGAS) harus dipastikan optimal bagi harga BBM Pertamina. Artinya, jika selama ini harga pokok pembelian BBM yang diterima dari importir swasta lebih tinggi, maka LEMIGAS harus menawarkan lebih murah. Apalagi, jenis migas dan BBM impor tersebut akan dipergunakan untuk alokasi subsidi yang harganya ditetapkan oleh pemerintah cq. Kementerian ESDM.
Kesenjangan (disparitas) harga BBM subsidi atas non subsidi (terutama jenis solar) akan lebih mudah dikelola. Pertamina sebagai BUMN yang diberikan penugasan dalam menyediakan BBM subsidi akan lebih fleksibel mengelola harga. Akan berbeda halnya, jika Pertamina selalu menunggu kebijakan pemerintah dalam setiap waktu terjadinya perubahan harga sehingga berakibat pada aliran kas (_cash flow_) perusahaan.
Semakin tertekan, disebabkan transaksi pembelian migas dan BBM menggunakan kurs US dollar. Jika Rupiah terdepresiasi nilai tukar 1 US dollar saja akan membutuhkan lebih banyak Rupiah. Pemerintah, melalui jajaran komisarisnya dapat melakukan pengawasan atas kebijakan penetapan harga migas dan BBM ini. Apabila suatu saat terdapat penyimpangan tentu fungsi pengawasan dan pengendalian jajaran komisaris yang harus dipertanyakan.
Kewenangan aksi korporasi jajaran direksi Pertamina penting diberikan agar pemerintah dapat mengukur kinerja profesionalisme dalam mengelola BUMN. Dengan adanya keleluasaan (diskresi) atas kebijakan penetapan harga migas dan BBM disparitas harga akan mampu ditekan melalui aksi korporasi. Pada tahap inilah, kinerja kebijakan penetapan harga dapat dievaluasi oleh Kementerian ESDM apabila terdapat komplain atau protes dari konsumen dan masyarakat. (*)