Jakarta, Semangatnews.com – Penyesuaian harga Pertamax yang berlaku sejak 10 Juni 2026 menjadi salah satu kebijakan ekonomi paling menyita perhatian masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan harga dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter menandai perubahan besar dalam kebijakan energi nasional.
Langkah tersebut diambil ketika pemerintah menghadapi tekanan anggaran yang meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya biaya subsidi energi. Situasi global yang tidak stabil turut memperberat kondisi fiskal nasional.
Banyak pihak menilai keputusan menaikkan harga Pertamax merupakan upaya realistis untuk menjaga kesehatan keuangan negara. Tanpa penyesuaian harga, pemerintah berpotensi menghadapi beban tambahan yang jauh lebih besar dalam APBN.
Para pengamat energi menyebut kebijakan ini dapat menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp11 triliun per tahun. Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya kebutuhan kompensasi yang selama ini muncul akibat selisih antara harga jual dan harga keekonomian BBM.
Tidak hanya itu, penghematan devisa juga diperkirakan terjadi karena konsumsi bahan bakar menjadi lebih terkendali. Efisiensi penggunaan energi dianggap penting di tengah tingginya kebutuhan impor minyak nasional.
Namun sejumlah ekonom mengingatkan bahwa kebijakan ini perlu diiringi pengawasan yang ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi. Tanpa pengendalian yang baik, masyarakat berpotensi beralih ke Pertalite sehingga beban subsidi justru meningkat.
Fenomena perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke subsidi telah menjadi perhatian utama sejak kebijakan diumumkan. Pemerintah dinilai perlu memastikan kuota BBM bersubsidi tetap terkendali agar tujuan penghematan dapat tercapai.
Dari sisi makroekonomi, dampak inflasi diperkirakan masih berada dalam batas yang dapat dikelola. Penggunaan Pertamax yang hanya mencakup sebagian kecil dari total konsumsi BBM nasional membuat efek kenaikan harga tidak sebesar jika yang disesuaikan adalah BBM bersubsidi.
Bank Dunia bahkan mendorong Indonesia untuk memanfaatkan momentum ini sebagai bagian dari reformasi subsidi energi yang lebih luas. Menurut lembaga tersebut, subsidi yang lebih tepat sasaran akan memberikan manfaat lebih besar bagi kelompok masyarakat rentan.
Sementara itu, masyarakat masih menunggu langkah lanjutan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan daya beli. Kebijakan energi selalu menjadi isu sensitif karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Pada akhirnya, kenaikan harga Pertamax bukan hanya soal penyesuaian tarif BBM, melainkan bagian dari strategi menjaga ketahanan fiskal negara. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah dalam mengelola subsidi, menjaga inflasi, dan memastikan manfaat penghematan benar-benar dirasakan oleh perekonomian nasional.(*)
