Jakarta, Semangatnews.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagian pengguna beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau, sehingga konsumsi BBM bersubsidi tersebut meningkat dan stok nasionalnya turun menjadi sekitar 16–18 hari.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pergeseran konsumsi menjadi salah satu penyebab berkurangnya persediaan Pertalite. Sebelumnya, stok BBM jenis tersebut berada di atas 20 hari, tetapi peningkatan kebutuhan membuat persediaannya mengalami penurunan.
Bahlil menyampaikan keterangan itu di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026). Ia mengatakan kondisi tersebut tidak berarti stok Pertalite telah berada di bawah standar minimal yang ditetapkan pemerintah.
Perubahan pola pembelian BBM terjadi setelah harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Selisih harga yang semakin lebar membuat sebagian konsumen memilih Pertalite untuk mengurangi biaya bahan bakar kendaraan.
Data BPH Migas memperlihatkan dampak perubahan tersebut terhadap penyaluran Pertalite. Sebelum kenaikan harga Pertamax, rata-rata penyalurannya tercatat sekitar 75.795 kiloliter per hari. Pada Juni 2026, jumlah itu meningkat menjadi 82.760 kiloliter per hari.
Peningkatan berlanjut pada Juli 2026 ketika rata-rata penyaluran Pertalite mencapai 85.589 kiloliter per hari. Angka tersebut naik 12,92 persen dibandingkan dengan rata-rata sebelum kenaikan harga Pertamax. Pada Agustus, penyaluran turun menjadi sekitar 84.368 kiloliter per hari, tetapi masih lebih tinggi daripada kondisi awal.
Meningkatnya konsumsi membuat pemerintah perlu memastikan produksi dan distribusi Pertalite mampu mengikuti kebutuhan di lapangan. Bahlil mengatakan proses blending atau pencampuran untuk menghasilkan Pertalite sedang dipercepat di kilang-kilang Pertamina.
Pemerintah memperkirakan stok nasional Pertalite dapat kembali mendekati 20 hari dalam waktu sekitar satu pekan. Pemulihan ini diharapkan membantu menjaga ketersediaan BBM yang banyak digunakan masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-hari.
Di samping persoalan persediaan, pemerintah juga menyoroti kendala distribusi BBM di sejumlah daerah, termasuk Bali dan Sulawesi. Menurut Bahlil, laporan yang diterimanya dari Pertamina menunjukkan adanya hambatan dalam jalur pengiriman, termasuk distribusi dari Jawa Timur menuju Bali dan proses pengangkutan menggunakan kapal.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Bahlil meminta Pertamina menambah jumlah kapal agar pengiriman BBM dapat berlangsung lebih cepat. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi gangguan pasokan di wilayah yang mengalami antrean atau keterlambatan penyaluran.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BBM tidak hanya bergantung pada jumlah persediaan nasional, tetapi juga pada ketepatan distribusi dan perubahan permintaan masyarakat. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan penyaluran berlangsung merata agar peningkatan konsumsi Pertalite maupun hambatan pengiriman tidak berujung pada gangguan berkepanjangan di tingkat konsumen.(*)
