Jakarta, Semangatnews.com – Pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sempat menjadi perhatian publik di tengah ramainya isu politik nasional. Namun, politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa keputusannya tidak memiliki hubungan dengan polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hidayat menjelaskan bahwa rencana pengunduran diri telah disampaikan jauh sebelum isu mengenai Gibran berkembang. Ia bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada pimpinan MPR pada 31 Oktober 2026 sebagai bentuk keseriusan untuk melepaskan jabatan tersebut.
Menurutnya, alasan utama pengunduran diri adalah kebutuhan regenerasi kepemimpinan di lingkungan MPR. Setelah dua periode menjalankan tugas sebagai wakil ketua, ia merasa perlu memberikan kesempatan kepada kader lain untuk mengisi posisi strategis tersebut.
Hidayat menilai pergantian kepemimpinan merupakan bagian penting dari proses pengembangan organisasi politik. Dengan munculnya figur baru, diharapkan semakin banyak kader PKS yang memperoleh kesempatan untuk berkontribusi dalam menjalankan tugas di lembaga-lembaga negara.
Ia mengungkapkan bahwa keinginan untuk mundur sebenarnya sudah muncul sejak periode 2019–2024. Pada saat itu, Hidayat sempat meminta agar tidak kembali ditempatkan sebagai pimpinan MPR, tetapi partai masih memberikan amanah untuk melanjutkan tugas tersebut.
Hal serupa kembali terjadi pada periode berikutnya. Meskipun telah menyampaikan keinginan untuk memberikan kesempatan kepada kader lain, Hidayat kembali dipercaya menduduki kursi Wakil Ketua MPR hingga akhirnya memutuskan mengajukan pengunduran diri pada akhir Oktober 2026.
Hidayat juga menjelaskan bahwa surat pengunduran dirinya sempat melalui proses pembahasan di internal pimpinan MPR. Rapat pada 4 November 2026 belum langsung menghasilkan keputusan karena pengunduran diri dari posisi pimpinan MPR dinilai sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga membutuhkan kajian lebih menyeluruh.
Pembahasan kemudian dilanjutkan pada 10 November 2026. Dalam rapat tersebut, pimpinan MPR akhirnya secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat untuk diproses sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Setelah keputusan tersebut, PKS menyiapkan Mohamad Sohibul Iman sebagai pengganti Hidayat di jajaran pimpinan MPR. Sohibul yang menjabat Ketua Majelis Syura PKS dinilai menjadi figur yang dipercaya partai untuk melanjutkan tugas tersebut.
Sementara itu, Hidayat akan mendapatkan penugasan baru untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Fokusnya meliputi penguatan hubungan dengan parlemen negara lain, memperjuangkan perdamaian, mendorong demokratisasi, serta memperluas dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina.
Hidayat menegaskan bahwa meskipun tidak lagi menjadi pimpinan MPR, dirinya tetap menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI sekaligus anggota MPR. Ia berharap pergantian jabatan tersebut dapat menjadi momentum regenerasi politik sekaligus membuka ruang kontribusi yang lebih luas bagi perjuangan kepentingan bangsa di tingkat internasional.(*)
