Jakarta, Semangatnews.com – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari berbagai negara berkaitan dengan mekanisme perdagangan karbon kredit yang tengah dibangun. Menurutnya, ini menjadi sinyal bahwa langkah Indonesia tidak sekadar retorika, tetapi mulai diperhitungkan di arena global.
Saat menghadiri konferensi perubahan iklim penting di Brasil, Hanif menyampaikan bahwa Indonesia dianggap sebagai pemimpin dalam skema karbon, terutama dalam implementasi yang sesuai aturan internasional. Ia menegaskan bahwa negara‐negara mitra kini membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan Indonesia setelah pengakuan tersebut.
Dia menjelaskan bahwa pengakuan itu mencakup dua aspek utama: skema “compliant market” yang mengacu pada Pasal 6 Perjanjian Paris, serta skema sukarela yang memungkinkan partisipasi sektor swasta dalam perdagangan kredit karbon. Kedua skema tersebut menurutnya telah mendapat perhatian mitra internasional.
Hanif menyebut bahwa salah satu negara yang ingin melakukan kerjasama adalah Kanada. Pemerintah Kanada tertarik untuk memperkuat perdagangan karbon dengan Indonesia dan juga menjajaki kerja sama bidang keanekaragaman hayati sebagai bagian dari strategi iklim.
Ia menegaskan bahwa mekanisme yang dibangun Indonesia sudah mencakup aspek penghitungan, pelaporan dan verifikasi (MRV) yang memenuhi standar internasional, sehingga mitra luar negeri semakin percaya pada kredibilitas produk karbon Indonesia.
Pengakuan global terhadap skema ini menurut Hanif bukan hanya soal reputasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi. Indonesia bisa menarik investasi dalam proyek mitigasi perubahan iklim, sekaligus mendukung target pengurangan emisi yang telah ditetapkan.
Meski demikian, Hanif menyatakan bahwa tantangan tetap besar. Membangun integritas sistem karbon tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menekankan perlunya waktu dan konsistensi agar skema tersebut benar‐benar berjalan dengan baik.
Di dalam negeri, pemerintah tengah mempersiapkan regulasi pelaksanaan lebih lanjut termasuk registri nasional, metodologi penghitungan emisi, dan tata kelola skema karbon. Semua itu diperlukan agar pengakuan internasional yang diperoleh bisa diterjemahkan dalam aksi nyata.
Bagi Indonesia, momentum tersebut bisa menjadi titik balik dalam era ekonomi hijau. Dengan posisi yang semakin diperhitungkan, skema karbon Indonesia dapat menjadi salah satu pilar penting dalam transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.
Masyarakat dan dunia usaha diharapkan menyambut baik pengakuan ini. Pemerintah mengajak sektor swasta untuk segera berpartisipasi dalam proyek karbon dan memanfaatkan peluang yang terbuka, sambil tetap memastikan bahwa proyek tersebut berintegritas.
Ke depan, perhatian global kini tertuju pada bagaimana Indonesia akan mengimplementasikan skema ini, menjaga transparansi dan menjamin bahwa kredit karbon yang dihasilkan benar‐benar memberikan manfaat iklim dan ekonomi secara seimbang.(*)
