Jakarta, Semangatnews.com – Inggris memperketat kebijakan perdagangannya terhadap produk yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat. Pemerintah Inggris memutuskan melarang masuknya barang dari permukiman tersebut sebagai respons terhadap perkembangan situasi di wilayah Palestina yang diduduki.
Kebijakan ini diumumkan pada 8 September 2026 dan menjadi salah satu langkah paling tegas Inggris dalam merespons perluasan permukiman Israel. Inggris mengambil keputusan tersebut bersama Prancis dan Kanada, yang juga memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap produk permukiman.
Menurut pemerintah Inggris, aktivitas permukiman Israel dinilai semakin mengancam kemungkinan tercapainya perdamaian jangka panjang. Perluasan permukiman dan meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina disebut menjadi alasan penting di balik kebijakan tersebut.
Barang yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat menjadi sasaran utama larangan. Kebijakan tersebut terutama berdampak pada komoditas pertanian dan barang industri yang diproduksi di kawasan permukiman.
Inggris juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut ditujukan kepada aktivitas permukiman, bukan sebagai larangan terhadap seluruh produk yang berasal dari Israel. Pemerintah berupaya membedakan antara perdagangan dengan Israel dan produk yang berasal dari permukiman di wilayah pendudukan.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merespons kondisi di Tepi Barat. Ia menilai perluasan permukiman dan kekerasan pemukim dapat memperburuk kondisi masyarakat Palestina sekaligus mengancam masa depan solusi dua negara.
Perdana Menteri Andy Burnham turut mempertahankan keputusan tersebut. Menurutnya, Inggris perlu menunjukkan sikap terhadap ketidakadilan dan menggunakan pengaruh yang dimiliki untuk mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Namun, keputusan tersebut langsung mendapat penolakan dari Israel. Pemerintah Israel mengecam langkah Inggris, Prancis, dan Kanada serta menilai sanksi perdagangan tersebut sebagai campur tangan terhadap urusan Israel.
Sebagai respons, Israel mengumumkan sejumlah tindakan diplomatik terhadap Inggris. Salah satunya adalah rencana penutupan konsulat Inggris di Yerusalem Timur dan pelarangan masuk terhadap sejumlah warga Inggris.
Langkah Inggris juga memicu perdebatan politik di dalam negeri. Ada pihak yang mendukung larangan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kebijakan permukiman, tetapi ada pula yang khawatir keputusan tersebut dapat memperburuk hubungan bilateral dan menimbulkan konsekuensi lain.
Di tingkat internasional, kebijakan tersebut memperlihatkan semakin kuatnya tekanan terhadap Israel terkait permukiman di Tepi Barat. Inggris dan negara-negara pendukungnya berharap langkah tersebut dapat menjadi sinyal politik untuk menghentikan perluasan permukiman dan menjaga peluang penyelesaian konflik melalui solusi dua negara.(*)
