Inilah Surat Terbuka Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa Kepada Presiden
SEMANGATNEWS.COM- Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa membuat surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar masalah kesehatan menjadi perhatian serius yang selama ini terabaikan, seperti profil kesehatan masyarakat, penyakit menular dan lain sebagai. Inilah surat dimsksud
Kepada Yth:
Bapak Jendral TNI (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Di Jakarta
Bapak Presiden Yang Kami Banggakan,
Selamat pagi dan salam hormat. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan, keberkahan dan kesuksesan dalam
memimpin negeri ini.
Di penghujung tahun 2024, perkenankan kami dari Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa ingin menyampaikan pandangan kami mengenai kondisi dunia kesehatan Indonesia dalam beberapa tahun
terakhir. Kami mencatat beberapa isu mendesak yang memerlukan perhatian segera.
1. Profil Kesehatan Masyarakat yang Belum Memuaskan Profil kesehatan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil memuaskan. Di dalam negeri, kita masih menghadapi penyakit menular yang belum terkendali baik, seperti tuberkulosis,
HIV/AIDS, malaria dan demam berdarah. Penanganannya belum menunjukkan hasil dan perbaikan signifikan.
Di sisi lain, prevalensi faktor risiko kardiovaskular dan penyakit metabolik seperti penyakit jantung dan diabetes terus meningkat dan belum menunjukkan hasil memuaskan. Pada level regional, profil kesehatan Indonesia jauh tertinggal di tingkat ASEAN.
Indonesia masih berada di empat negara terbelakang di ASEAN dalam hal Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Angka Harapan Hidup.
Profil kesehatan yang lemah ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan kesehatan bangsa.
2. Fokus pada Proyek Mercu Suar daripada Program Pro-Rakyat.
Kementerian Kesehatan terlalu fokus melaksanakan proyek-proyek mercu suar, seperti pengadaan ratusan
laboratorium kateterisasi (Cath-lab) dan proyek genomik, yang menggunakan dana pinjaman luar negeri.
Proyek ini lebih berorientasi pada domain kuratif dan mengabaikan domain promotif dan preventif yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan kesehatan nasional. Selain itu, proyek-proyek ini tidak mencerminkan keberpihakan pada persoalan kesehatan rakyat banyak dan lebih berorientasi dan menguntungkan kelompok tertentu. Jika proyek-proyek yang tidak pro-rakyat ini terus dilanjutkan, akan
terjadi inefisiensi dan pemborosan sumber daya dengan target hasil yang tidak adekuat.
3. Ketidakharmonisan Antara Menteri Kesehatan dan Profesi Kesehatan
Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi disharmoni serius antara Menteri Kesehatan dengan organisasi
profesi kesehatan, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta organisasi lainnya lainnya. Banyak penyebab disharmoni ini.
Ketidakharmonisan ini mengakibatkan kurangnya komunikasi, kerja sama dan inklusifitas antara kedua
pihak, yang pada akhirnya menciptakan kondisi tidak kondusif bagi dunia kesehatan Indonesia.
Ketidakharmonisan dalam komunikasi antara Menteri Kesehatan dan para profesi kesehatan di Indonesia
kerap menjadi sorotan. Narasi yang terbangun di media sosial sering kali terkesan kurang mendukung dan
menyudutkan profesi kesehatan. Hal ini menciptakan kesan seolah-olah terdapat jarak signifikan antara Menteri dengan profesi kesehatan. Ibarat seorang panglima perang yang tidak berkomunikasi dengan pasukannya sendiri. Jika situasi ini terus berlanjut, program-program kesehatan tidak akan dapat berjalan
dengan baik dan sukses, mengingat organisasi profesi adalah pemangku kepentingan utama dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Tanpa keterlibatan optimal organisasi profesi, program kesehatan yang direncanakan akan sulit memperoleh hasil maksimal.
4. Campur Tangan dalam Ranah Profesi
Kementerian Kesehatan mencampuri terlalu jauh urusan yang seharusnya menjadi ranah organisasi profesi.
Undang-Undang Kesehatan No. 17/2023 dibuat tanpa melibatkan organisasi profesi yang sah. Dalam undang-undang tersebut, Kementerian Kesehatan mengambil alih program pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, konsil, kolegium, dan perangkat lain yang seharusnya menjadi ranah keprofesian.
Karena sikap ini, Kementerian Kesehatan telah berkali-kali disomasi oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan juga
telah mengajukan berbagai judicial review terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut.
Baru-baru ini, pembentukan kolegium secara sepihak oleh Kementerian kembali memicu somasi. Kondisi kekisruhan ini akan terus terjadi jika tidak ada perbaikan dan kesepakatan. Dan ini akan mengganggu program pembangunan kesehatan yang digaungkan oleh Bapak Presiden.
5. Krisis Kepemimpinan Berbasis Keahlian
Adanya carut-marut issu kesehatan serta belum memuaskannya pencapaian bidang kesehatan disebabkan oleh adanya krisis kepemimpinan profesional kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, kepemimpinan bidang kesehatan dipegang oleh pejabat yang tidak memiliki wawasan maupun pengalaman adekuat di bidang kesehatan. Hal ini berdampak pada pola komunikasi yang kurang efektif serta kebijakan yang tidak menyentuh substansi utama persoalan kesehatan. Seperti halnya bidang pendidikan, sektor kesehatan sepantasnya dipimpin oleh seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang
kesehatan. Untuk memastikan kebijakan yang komprehensif dan berbasis kebutuhan nyata, seorang Menteri Kesehatan idealnya adalah sosok dengan pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman yang mendalam di bidang kesehatan. Dengan keahlian ini, ia mampu memahami persoalan kesehatan secara mendalam serta memberikan solusi relevan dan sesuai dengan kebutuhan.
USULAN
Berdasarkan berbagai masalah yang tersebut di atas, kami menilai progress pembangunan kesehatan masih
jauh dari kata memuaskan. Dengan kondisi ini, sulit bagi negera ini mempersiapkan masyarakat Indonesia berkualitas dalam menyongsong Indonesia Emas. Untuk itu, kami sangat berharap dan mengusulkan Bapak Presiden dapat meninjau dan merevisi program-program serta kebijakan yang tidak pro-rakyat ini. Juga
mempertimbangkan adanya kepemimpinan berbasis profesionalisme dan keahlian dalam bidang ini. Dengan ini, kita berharap bidang kesehatan dapat menjadi penyejuk dan penyelesai berbagai tantangan bidang kesehatan dan bangsa, bukan menjadi bahan toksik bagi masyarakat.
Semoga usulan ini dapat menjadi masukan berharga dan menginspirasi langkah konstruktif bagi Bapak Presiden untuk menangani berbagai isu krusial ini.
Hormat kami, Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa.
Jakarta, 31 Desember 2024
Atas nama Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa
1. Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., Sp.B., Sp.B.P.R.E., Subsp.E.L. (K)
2. Prof. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A (K) FACC, FESC
3. Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K)
4. Prof. dr. Muchtaruddin Mansyur, M.S., PKK., PGDRM., Sp.Ok., Ph.D
5. Prof. Dr. dr. Zainal Muttaqin, Ph.D, Sp.BS
6. Prof. DR. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS (K)
7. Prof. DR. dr. Hardyanto Soebono, Sp.DV&E (K)
***
